Airlangga: Bahan Baku Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Desember 2020

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahan baku vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia pada bulan Desember 2020. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan berbagai instrumen agar Indonesia bisa segera memproduksi vaksin, salah satunya dengan membuat payung hukum yang menjadi peta jalan pengadaan vaksin.

"Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, di bulan Desember ada bahan baku vaksin dan vaksin yang masuk ke Indonesia," kata Airlangga dalam Webinar bertajuk Transformasi Ekonomi: Momentum Menuju Indonesia Maju dan Unggul, Jakarta, Kamis (5/11).

Dia menjelaskan, payung hukum yang dimaksud yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99. Dalam hal ini, dia meminta Badan POM bisa membuat kesimpulan atau analisa hasil dari uji coba yang sedang berlangsung di Bandung.

"Tentunya diharapkan BPOM bisa meresume ataupun menganalisa hasil dari clinical trial yang dilakukan di Bandung," kata dia.

Dia menginginkan hasil uji vaksin bisa dilakukan lebih cepat. Setidaknya selesai dilakukan pada pekan pertama bulan Desember. Alasannya agar hasil uji vaksin tersebut bisa diteliti dan dilakukan perbandingan dengan negara lain.

"Diharapkan Minggu pertama bulan desember sudah ada interim result dan intergrasikan dengan result negara lain," tandasnya.

Pemberian Vaksin Covid-19 Dimulai Minggu Ketiga Desember

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian vaksin Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Mundur dari rencana awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.

"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," kata Luhut dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11), dikutip dari Antara.

Luhut mengatakan, saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma.

Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," katanya yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.