Agus Marto akui ada PNS nakal manfaatkan perjalanan dinas
Merdeka.com - Temuan perjalanan dinas fiktif bukan hal baru bagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Tidak hanya kali ini Agus Marto mendapat informasi mengenai penyalahgunaan anggaran negara dalam perjalanan dinas.
Dia mengakui masih terdapat kelemahan dalam sistim pengawasan internal. Namun, dia mengklaim bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi untuk memperkuat sistim sekaligus menindak tegas oknum PNS yang melakukan penyimpangan anggaran.
"Ada yang nakal, nanti dievaluasi, nanti diminta bertanggung jawab, nanti kalau ada yang salah dihukum," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (2/10).
Pemerintah, kata dia, terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kementerian terkait untuk mengevaluasi perkembangan dalam satu tahun. Pertemuan untuk tahun ini akan dilakukan pada bulan ini.
"Telah dibuat suatu program, bahwa nanti di bulan Oktober kita akan ketemu lagi untuk melihat laporan perbaikan sistem dan pertanggungjawabannya, supaya di akhir tahun sudah bisa kita follow up perbaikannya," tuturnya.
Sebelumnya, Sebelumnya, hasil audit BPK semester 1/2012 menyoroti perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS). Hasilnya, selama enam bulan ini terdapat 259 kasus perjalanan dinas fiktif yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah mencapai Rp 77 miliar.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyebutkan, sebanyak terdapat 173 kasus perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas yang melebihi standar yang ditetapkan. Nilainya mencapai Rp 36,87 miliar.
Hadi tidak membantah jika perjalanan dinas fiktif merupakan salah satu penyimpangan yang selalu berulang kali dilakukan. Dia juga menyebutkan bahwa pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan pertangungjawaban perjalanan dinas.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenyidik Satreskrim Polres Nduga menyerahkan anggota KKB Papua, ED alias Altau kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
MenPAN Anas heran atas antusiasme dari para abdi negara untuk berpindah tugas ke ibu kota baru.
Baca SelengkapnyaDua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaAnas juga menceritakan bahwa dirinya telah menerima permintaan dari sejumlah PNS untuk mutasi ke Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaSKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya