Adanya dana desa, pemerintah dapat usulan 1.800 desa baru

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kebanjiran usulan pemekaran desa dari pemerintah daerah (Pemda). Tak tanggung-tanggung, jumlah dari usulan tersebut mencapai 1.800 desa dalam kurun waktu satu hingga dua tahun terakhir.

Meski begitu, dia belum mengetahui penyebab dari usulan tersebut. Dia menduga pemicu usulan tersebut lantaran adanya anggaran dana desa yang mencapai Rp 47 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

"Saat ini sudah ada usulan hampir 1.800 usulan desa baru. Apakah karena ada anggaran desanya ataukah karena desa itu memang perlu dimekarkan. Ini yang perlu perhatian," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4).

Dia menambahkan, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk memproses usulan tersebut. Sebab, pihaknya harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, batas wilayah, jarak antara desa, dan kelurahan dan kecamatan.

Selain itu, lanjut Tjahjo, kementeriannya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Alasannya. jika ada penambahan desa maka harus ada peningkatan alokasi dana desa dalam APBN.

"Saya mohon maaf apabila ada usulan bupati walikota daerah yang sudah disetujui gubernur tapi terhambat di kementerian kami mengenai penambahan kecamatan. Sebab, kita harus hati-hati dalam pemekaran desa ini," pungkas dia.