Ada rasionalisasi, sejumlah Pemda dilarang rekrut PNS baru

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan bagi daerah yang anggaran pegawainya di atas 50 persen dilarang melakukan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sebagai salah satu bentuk program rasionalisasi yang diwacanakan pihaknya.

"Bagi daerah yang anggaran pegawainya sudah di atas 50 persen untuk sementara dilarang melakukan rekrutmen pegawai, dalam bentuk apapun mengajukan pun tidak akan diproses. Merekrut honorer baru pun salah. Karena nanti BPKP akan memeriksa aturan penggunaan uang," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/6).

Menteri Yuddy mengungkapkan selama ini kualitas pembangunan daerah tak berkembang sebab penggunaan anggaran hanya bertumpu pada belanja pegawai. Ini jadi penyebab anggaran pegawai lebih besar daripada investasi pembangunan.

"Itulah yang menyebabkan kualitas pembangunan, di daerah ada yang mengalami penurunan. Modal investasi pembangunan lebih kecil dari yang dibelanjakan. Kenapa begitu? Karena ada belanja-belanja lain yang disisihkan untuk belanja honorer, yang sebetulnya sudah setop dari 2005 tapi kenyataan masih ada yang merekrut honorer itu akan menimbulkan persoalan baru dan bom waktu masa datang," tutupnya.