Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada PPKM Mikro, Transaksi Belanja Nasional Tumbuh 32,48 Persen di April 2021

Ada PPKM Mikro, Transaksi Belanja Nasional Tumbuh 32,48 Persen di April 2021 Menko Airlangga Hartarto. ©Lutfi/Humas Ekon

Merdeka.com - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 20 April-3 Mei 2021 tahap keenam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM Mikro terbukti mampu menurunkan kasus positif namun tetap menjaga tingkat perekonomian Indonesia.

Dia mengatakan, berkat PPKM Mikro, penerimaan sektor industri mengalami kenaikan. Selain itu tingkat belanja nasional juga tumbuh secara signifikan.

"Sudah terlihat pertumbuhan belanja nasional di bulan April cukup besar, tumbuh 32,48 persen secara year on year (yoy) untuk non seasonally adjusted dan penerimaan sektor industri mengalami kenaikan juga. Tumbuh 10,26 persen yoy untuk non seasonally adjusted," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan di youtube Sekretariat Presiden, Minggu (19/4).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu berharap, pertumbuhan belanja nasional tidak menurun, untuk itu, kata dia, pemerintah akan menanggung ongkos kirim (ongkir) pada program Hari Belanja Online Nasional di bulan Ramadan.

"Untuk program Harbolnas Ramadan, ongkir ditanggung pemerintah ataupun platform digital," ujarnya.

Dia kemudian merinci beberapa program pemerintah lainnya untuk tetap menjaga keseimbangan ekonomi dalam masa pengendalian Covid-19. Mulai dari bantuan sembako hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

"Program untuk pengungkit ekonomi, pertama terkait THR untuk pekerja, sudah ada SE Menaker Nomor 6 tahun 2021. THR harus dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7. Kemenaker akan buat posko THR untuk memonitor. THR untuk ASN) Aparatur Sipil Negara, TNI/ Polri akan dibayarkan H-10 oleh Bu Menteri Keuangan," ujarnya.

Sementara itu, terkait program perlindungan sosial dan sembako, dia mengatakan bahwa program tersebut akan tetap dijalankan. Untuk sembako di bulan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. "Terkait bantuan sosial berupa beras 10 kilogram dimana sasarannya peserta kartu sembako non PKH, masih sedang dalam pematangan," kata dia.

Sebagai informasi, PPKM Miko yang diperpanjang kali ini merupakan tahap keenam. Sebelumnya tahap kelima dilaksanakan pada 6-19 April 2021. Ada lima provinsi tambahan yang akan memberlakukan PPKM Mikro tahap keenam ini. Sehingga totalnya, ada 25 provinsi yang akan melaksanakan PPKM Mikro tahap keenam ini.

Adapun 25 daerah yang melaksanakan PPKM Mikro itu adalah Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Ini Jawaban Jokowi soal Keluhan Akses Modal KUR
Ini Jawaban Jokowi soal Keluhan Akses Modal KUR

Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.

Baca Selengkapnya
Didorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024
Didorong Konsumsi Pemilu, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,5 Persen di 2024

penyelenggaraan pesta demokrasi memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Catatkan Transaksi Rp33,6 Triliun, Indonesia Berpotensi Jadi Kripto Hub
Catatkan Transaksi Rp33,6 Triliun, Indonesia Berpotensi Jadi Kripto Hub

Jumlah nilai transaksi kripto di Indonesia per Februari 2024 juga mencapai Rp33,69 triliun.

Baca Selengkapnya
Kinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024
Kinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024

Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Rp112 Miliar dari Pajak Kripto
Pemerintah Kantongi Rp112 Miliar dari Pajak Kripto

Sejumlah pajak yang sudah disetor ke pemerintah. Di antaranya, PPh atas transaksi kripto terkumpul Rp52 miliar.

Baca Selengkapnya