Ada Nomenklatur Baru, APBN 2020 Bakal Diubah?
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menghadiri Rapat Kabinet Paripurna Perdana. Dalam rapat tersebut, dia mengingatkan agar seluruh kabinet tetap fokus menjalankan program-program yang sudah ada, terutama yang ada di APBN 2019.
"Untuk tahun 2019 kan tinggal 2 bulan kita harap untuk seluruh kementerian lembaga, terutama mereka yang menghadapi kementerian yang baru mungkin untuk bisa betul-betul melihat agar momentum dari keseluruhan pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (24/10).
Dia meminta agar kementerian yang termasuk dalam nomenklatur baru untuk segera menyelesaikan masa transisinya, sehingga tidak terjadi perlambatan dalam penggunaan anggaran.
"Oleh karena itu adanya perubahan ini juga untuk diselesaikan dalam waktu 2 minggu ini sehingga pada tanggal 15 November nanti bapak presiden sudah bisa menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga mengenai dipa-nya mereka dan pelaksanaan untuk perubahannya," jelasnya.
Dia menjelaskan, meski ada nomenklatur, namun tidak akan ada APBN perubahan untuk tahun 2020. Untuk itu, kementerian lembaga harus menyesuaikan anggaran dalam waktu tiga minggu.
"Mereka sudah bisa membahas internal. Kemudian mereka menyampaikannya kepada DPR dan kemudian menetapkan di dalam anggaran dipa-nya sebelum penyelesaian pada tanggal 15 November," tutur Sri Mulyani.
Seperti diketahui, terdapat 3 nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 belum tuntas karena pemenang belum diumumkan oleh KPU.
Baca SelengkapnyaSuharso menegaskan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai menteri akan dikerjakan semaksimal mungkin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gibran akui membahas terkait rancangan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna usai pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari lalu
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaWapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku akan meminta masukan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menyusun kabinet bersama Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyabelum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya