Ada kepentingan asing di balik terpilihnya Chatib Basri?

Merdeka.com - Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Ahmad Erani Yustika menilai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri tidak pantas ditunjuk menjabat menteri keuangan. Selain terlalu melayani kepentingan asing, dia dianggap kurang pro terhadap kebutuhan sektor ekonomi riil dalam negeri.

Ahmad Erani menilai sejak awal nama Chatib muncul, dia menduganya sebagai pesanan lembaga asing seperti Bank Dunia ataupun Dana Moneter Internasional (IMF). Karena itu, pendekatannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sama saja seperti menkeu sebelumnya, yaitu kurang berpihak pada pelaku usaha kecil.

"Kalau saya melihat dia itu terlalu mewakili kepentingan asing seperti Bank Dunia, IMF, sehingga saya perkirakan kalau dia jadi (menkeu), tidak akan banyak mengubah kinerja APBN. Jadi (Chatib) akan meneruskan pola yang sudah dijalankan, misalnya mendesain APBN defisit anggaran, kemudian, tidak ada keberpihakan anggaran untuk sektor riil," ujar Ahmad Erani saat dihubungi merdeka.com.

Padahal, meski hanya akan bekerja dalam periode singkat sampai akhir 2014, menkeu yang baru punya kesempatan menunjukkan dukungan untuk pelaku usaha lokal. Misalnya, mengalokasikan uang negara untuk menciptakan lapangan kerja. Guru besar Universitas Brawijaya ini melihat dukungan untuk ekonomi dalam negeri belum pernah ditunjukkan Chatib saat menjabat sebagai pengelola aliran investasi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi XI Harry Azhar Azis tidak sependapat jika Chatib Basri akan lebih condong mementingkan pihak asing. Pasalnya, jabatan seorang menteri keuangan hanya kepanjangan tangan dari presiden. Jadi apakah negara ini akan berpihak pada asing atau tidak tergantung dari kepala negaranya.

"Chatib Basri dulunya juga sempat menjadi peneliti mengenai kemiskinan di Indonesia. Jadi tidak bisa dibilang neolib begitu saja," ujarnya pada merdeka.com di Jakarta, Senin (20/5).

Keputusan akhir penyusunan dana APBN sendiri, menurutnya, berada di tangan presiden. Kementerian, dalam hal ini, Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait hanya melakukan penyusunan anggaran untuk diajukan pada presiden dan dibahas bersama anggota dewan.

"Maka jika ingin melihat neolib atau tidak maka lihat presidennya. DPR sebagai pengawas juga tergantung dengan keputusan partai politik. Apa yang menjadi keputusan partai itu yang akan diperjuangkan dalam rapat," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memilih Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri menjadi menteri keuangan definitif. SBY menjelaskan alasan pemilihan Chatib Basri dikarenakan dia dinilai berpengalaman dan memiliki rekam jejak pekerjaan yang luas sebagai seorang ekonom.

Chatib, menurutnya, telah bekerja sangat baik di BKPM dengan mendorong investasi di tengah kelesuan sektor ekspor. Rekam jejak pekerjaan Chatib lainnya ialah dia pernah menjadi staf khusus menteri keuangan, deputi menteri keuangan untuk tugas G20 dan menjadi wakil ketua di Komite Ekonomi Nasional (KEN).

"Oleh karena itu atas penugasan, pengalaman dan dedikasinya makan Chatib Basri cakap mengemban tugas sebagai menkeu," tegas SBY.