Merdeka.com - PT Jasa Marga menutup akses tol yang mengarah ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait aksi demo mahasiswa yang tengah terjadi di depan gedung parlemen tersebut saat ini.

Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga, Ira Susianti, mengatakan penutupan ini merupakan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan keselamatan pengguna tol.

"Saat ini dalam persiapan untuk penutupan akses yang menuju ke lokasi demo," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/9).

Jasa Marga menyarankan kepada pengguna yang sudah berada di dalam tol untuk keluar di pintu tol terdekat sebelum Gedung DPR. "Bagi para pengguna jalan yang sudah masuk akan dialihkan keluar di exit terdekat," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya belum mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat penutupan terkait aksi demo mahasiswa hari ini.

Massa Aksi Masuk ke Tol Dalam Kota

Demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI mulai merangsek masuk ke Jalan Tol Dalam Kota, Selasa (24/9). Kendaraan dari arah Pancoran menuju Slipi pun terganggu akibat aksi tersebut.

Pantauan merdeka.com, mahasiswa mulai memasuki area tol kedua arah. Baik yang ke arah Pancoran menuju Slipi, maupun sebaliknya. Akibatnya, laju kendaraan mulai tersendat.

Tampak mobil yang menuju arah Slipi hanya bisa lewat satu lajur. Begitu pula arah sebaliknya. Antrean pun tampak mulai panjang di Tol Dalam Kota.

Sementara mahasiswa yang berada di depan gerbang mulai mengoyak-ngoyak gerbang utama. Aksi saling dorong antara mahasiswa pun tak bisa dihindari. Di saat bersamaan, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara polisi dengan massa.

Pantauan merdeka.com, mahasiswa mendesak ada perwakilan anggota DPR yang menemui massa. Sebab, pertemuan kemarin tidak menemukan titik temu.

DPR Setuju Tunda Pengesahan 4 RUU

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan empat Rancangan Undang-undang. Empat RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan.Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, melalui Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini, DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. DPR dan pemerintah memiliki waktu untuk mengkaji dan sosialisasi RUU tersebut agar diterima masyarakat.Sementara, RUU Minerba dan RUU Pertanahan masih dalam pembahasan tingkat pertama dan belum pengambilan keputusan"Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (24/9).Politikus Golkar itu menjelaskan, penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, LSM dan organisasi kemasyarakatan. Menurut Bamsoet, terjadinya penolakan karena sosialisasi belum masif.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!