7 Keraguan program ekonomi Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta

Merdeka.com - Dua pasangan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) sudah menyampaikan pandangan sekaligus visi-misi soal pembangunan ekonomi di hadapan sejumlah pihak dan dalam pelbagai kesempatan kampanye di daerah-daerah.

Kedua pasangan bakal kembali berdebat akhir pekan ini, Minggu (15/6). Tema dalam debat capres kali ini akan mengusung soal ekonomi dan pembangunan. Kedua pasangan capres dan cawapres bakal berdebat soal visi-misi di bidang ekonomi dan pandangannya tentang pembangunan bangsa.

Pasangan Jokowi - JK menekankan soal berdikari ekonomi, sementara Prabowo - Hatta mengangkat ekonomi kerakyatan. Kedua pasangan memaparkan langkah mereka memajukan ekonomi nasional.

Dari kubu Jokowi - JK , Ketua tim pemenangan Tjahjo Kumolo mengatakan, walaupun sedang menjalani safari politik di Jawa Tengah, Jokowi masih menyempatkan diri belajar guna mempersiapkan diri menghadapi debat terbuka edisi kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Persiapan dilakukan mengantisipasi kegugupan Jokowi seperti dalam debat edisi pertama.

"Sampai Minggu pagi masih berkampanye di Jawa Tengah, tidak ada acara khusus untuk persiapan debat. Hanya Pak Jokowi ingin mendalami saja visi misi yang berkaitan dengan materi yang besok akan disampaikan," kata Tjahjo usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Namun, visi misi ekonomi kedua pasangan ini dinilai belum menjawab persoalan ekonomi nasional. "Dua-duanya belum ada yang konkret jadi harus konkret dulu terhadap menyelesaikan persoalan seberapa," ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati beberapa waktu lalu.

Merdeka.com mencatat kritik seputar program dan pandangan Jokowi - JK serta Prabowo - Hatta soal ekonomi. Berikut paparannya.

Setop utang luar negeri

Ambisi pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi - JK), jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, untuk setop utang luar negeri belum realistis dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Pasalnya, realisasi pungutan pajak sebagai sumber terbesar penerimaan negara saat ini masih jauh dari potensinya.

"Negara maju pun masih berutang," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Mohammad Ikhsan, di Jakarta, kemarin.

Jika Jokowi - JK berniat mengurangi beban negara terhadap utang luar negeri sebaiknya dilakukan bertahap sembari perlahan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB. Ikhsan menyarankan agar langkah itu dimulai dengan mencari utang luar negeri yang berbiaya murah. "Atau seperti Jepang yang lebih banyak berutang kepada penduduknya."

Politik anggaran ala Jokowi

Pasangan capres cawapres Jokowi-JK sesumbar akan melakukan politik anggaran, bila memenangkan Pilpres 2014. Namun, berbagai pihak mencibir soal rencana keduanya.

Salah satu tanggapan pesimis juga keluar dari mulut pesaingnya, yakni cawapres Hatta Rajasa. Pasangan Prabowo Subianto itu mengaku khawatir terhadap politik anggaran yang diwacanakan Jokowi-JK tersebut.

"Saya khawatir nanti kalau sampai misalkan ada kesalahan dikit terus uangnya ditahan, bagaimana orang mau gajian," katanya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (10/6).

Janji Prabowo ciptakan lapangan kerja

Program penciptaan lapangan kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dinilai bercorak orde baru. Di mana, penciptaan lapangan kerja diupayakan dari sektor pertanian, industri padat karya, dan BUMN.

"Pada 1994-1998, industri padat karya kita kuat, pabrik elektronik, sepatu, tekstil, karena tenaga kerja murah. Sekarang ada yang lebih murah dari Indonesia," kata Chief Executive Officer Katadata Lin Che Wei, di Jakarta, Selasa (10/6).

Prabowo ingin cetak 2 juta Ha lahan bahan baku bioetanol

Chief Executive Officer Katadata Lin Che Wei juga meragukan implementasi janji pasangan Prabowo-Hatta terkait program mencetak dua juta hektar lahan bahan baku bioetanol dengan sistem tumpang sari.

Program ini dinilai tidak realistis dengan kenyataan di lapangan. "Pertanyaannya, di mana mencetaknya?" kata Lin.

Jalan tol di atas laut versi Jokowi-JK

Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati melihat, visi misi ekonomi kedua pasangan ini dinilai belum menjawab persoalan ekonomi nasional.

Khususnya untuk masalah infrastruktur. Dia memisalkan program dari Jokowi-JK untuk membangun tol di atas laut yang belum jelas tolak ukurnya bagi efisiensi pengiriman barang. Ditambah, pembangunan jalan tol di atas laut tidak serta merta menjadi solusi mengurangi biaya logistik.

"Kan mau bangun tol di atas laut itu saya enggak ngerti apakah akan memperlancar atau efisiensi biaya logistik," katanya.

Prabowo ingin benahi jalur pantura

Di kubu pasangan Prabowo-Hatta yang konsentrasi membenahi jalur pantura, Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai program ini sudah tidak relevan. Sebab, persoalan utama jalur logistik Indonesia adalah kelancaran distribusi dari barat Indonesia dan wilayah timur.

"Kalau Jalur Pantura masih bisa mengandalkan jalan raya ya akan menambah beban saja, kecuali jika melalui kereta. Mestinya double track antar jawa itu lebih ke moda logistik," ucap Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati.

Kesejahteraan rakyat

Pengamat politik Soegeng Sarjadi menilai dua pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 9 Juli mendatang tak akan membawa perubahan signifikan terhadap bangsa Indonesia. Menurutnya persoalan kesejahteraan rakyat masih menjadi persoalan yang menonjol bagi Indonesia dalam lima tahun mendatang.

"Saya mau katakan satu yang tidak bisa diubah itu siapapun presidennya, Indonesia tidak bisa berubah," kata Soegeng dalam sambutannya dalam acara diskusi politik di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).