6 Kritik pedas 100 hari Jokowi-JK di bidang ekonomi

Merdeka.com - Kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah genap 100 hari bekerja. Presiden Jokowi memimpin Indonesia, semenjak dirinya resmi dilantik pada 20 Oktober 2014 silam.

Peneliti Plan C Institute Agus Yahya menilai, Jokowi yang saat masa kampanye selalu disuguhkan dengan pemberitaan baik, pada masa 100 hari kerja ini justru terus dihajar pemberitaan negatif.

"Dari analisis yang kami lakukan di 6 media sosial, trend pemberitaan media tentang Jokowi menghasilkan grafik. Dari grafik di atas, dalam 100 hari kerja, trend pemberitaan media tentang Jokowi 22,2 persen positif, 5,6 persen netral dan 72,2 persen negatif," kata Agus dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Agus, turunnya trend pemberitaan Jokowi secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa kebijakan yang diambil Jokowi. Di mana diantaranya, kenaikan harga BBM adalah pemicu turunnya citra Jokowi.

Kegaduhan di bidang politik, sosial dan hukum mewarnai perjalanan 100 hari Jokowi memimpin negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa ini. Tidak semua puas dengan kinerja 100 hari Jokowi-JK.

Di bidang ekonomi, sejumlah kalangan menilai, Jokowi terlalu ambisius dalam mengejar pertumbuhan. Memang tak sedikit yang mendukung, akan tetapi banyak juga pihak mengecam karena Jokowi kurang 'bermain cantik' dalam mengukur dampaknya ke masyarakat.

Salah satunya Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad. Berangkat dari 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK, Fadel meragukan konsep pembangunan nasional gagasan Jokowi untuk lima tahun ke depan.

"Selama 100 hari ini tidak nampak di mata saya konsep strategi nya seperti apa. Bukan hanya tidak fokus, tapi juga tidak jelas membangun bangsa akan seperti apa," ucapnya.

Jokowi sendiri dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan bahwa dirinya siap tidak populer demi menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Lalu apa saja kebijakan Jokowi selama 100 hari di bidang ekonomi yang dibanjiri kritik dari masyarakat? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Kenaikan harga BBM

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar Rp 2.000. Harga premium yang sebelumnya Rp 6.500 kini menjadi Rp 8500, begitu juga harga solar yang sebelumnya Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 pertanggal 18 November 2014.Dengan kenaikan harga BBM tersebut tentu saja yang merasakan dampak terbesar adalah para sopir angkutan umum. Mereka harus melebihkan uangnya untuk membeli premium."Terus terang kami kecewa sama pak Presiden. Padahal di Kampung Melayu ini, Jokowi itu menang pas pemilu. Tapi kok malah mengecewakan kita-kita rakyat kecil seperti ini,". kata Lambok, sopir Metromini 506 jurusan Pondok Kopi-Kampung Melayu kepada merdeka.com, Selasa (18/11).Lambok melanjutkan, di hari pertama kenaikan BBM dirinya sudah mengeluhkan masalah tarif yang berlaku untuk penumpang. Menurutnya, belum adanya penyesuain tarif dari pemerintah setempat membuat pemasukan perharinya akan semakin berkurang."Bayangin aja, misalkan sehari saya buat bensin 100 ribu, sementara sekarang saya harus beli 150 ribu. Sementara sewa sepi terus, tarif enggak naik. Mau makan apa kita?" kata Lambok.Senada dengan Lambok, Tony seorang sopir Mikrolet 27 jurusan Pulogadung - Kampung Melayu mengatakan, kenaikan harga BBM sangat melukai perasaan rakyat kecil, yang selama ini menaruh harapan kepada Jokowi."Kalau tahu gini saya enggak pilih Jokowi. Belum satu bulan jadi Presiden sudah naikin harga BBM. Emang Indonesia punya nenek moyang dia apa, seenaknya naikkan harga bensin," tandasnya.

Tenggelamin kapal

Presiden Jokowi geram dengan kasus illegal fishing yang dilakukan kapal asing di Kalimantan Utara. Dia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menindak tegas pelaku, kalau perlu tenggelamkan kapal illegal fishing."Saya sampaikan kemarin, sudahlah enggak sudah tangkap-tangkapan. Langsung tenggelamkan 10 atau 20 baru nanti mikir," kata Jokowi.Saat itu, banyak yang mencibir. Tak cuma dari luar negeri, melainkan publik dalam negeri juga mengkritik. Peledakan itu dianggap cuma gertak sambal saja karena yang dibakar cuma kapal kecil, atau lebih cocok disebut perahu.Tak cuma kali itu saja, peledakan demi peledakan terus dilakukan. Terakhir, media Malaysia mengkritik keras pembakaran kapal nelayan Thailand oleh Indonesia. Bahkan tindakan tersebut dianggap barbar.Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, meskipun ada pro kontra, pemerintah tetap akan menenggelamkan kapal asing ilegal yang kedapatan mencuri ikan di wilayah hukum laut Indonesia. Menurut JK, tindakan tegas dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan sektor perikanan nasional.

Naikkan tarif batas bawah maskapai penerbangan

Langkah Ignasius Jonan itu banyak memicu reaksi keras dari banyak kalangan, salah satunya para backpacker atau budget traveler. Terlebih mereka adalah salah satu pemburu tiket penerbangan murah."Emang yakin kalau enggak murah selamat? Yang penting sistemnya," ucap Ook menggebu-gebu kepada merdeka.com, Jakarta.Begitu juga dengan Deffa yang aktif di dalam Komunitas Jalan-Jalan Indonesia, "Saya tidak setuju sih, karena alasan yang diberikan Menteri Jonan tidak relevan. Mahal tidak berarti selamat juga," cetus dia.Kebijakan kontroversial ini pun mau tak mau memaksa para backpacker untuk memikirkan ulang perjalanan mereka. "Salah satu motto backpaker kan dengan biaya seminimal mungkin mendapatkan pengalaman yang semaksimal mungkin," tambah Ook.Kendati demikian, mereka tetap menginginkan harga penerbangan murah dengan standar keselamatan nomor satu. Apalagi selama ini mereka meyakini harga murah pesawat bukan karena perusahaan maskapai tidak acuh terhadap keselamatan penumpang. Mereka menganggap maskapai penerbangan hanya menekan biaya pelayanan sehingga harga tiket menjadi murah.

Subsidi triliunan ke BUMN

Pemerintah berencana mengurangi setoran dividen sebesar Rp 9 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2015. Sejalan dengan itu, pemerintah menambah alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk ekspansi usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48 triliun.Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menilai, rencana pengurangan setoran BUMN ke negara tidak logis. Pola pikir pemerintahan Jokowi-JK mengada-ada."Sebenarnya pemerintah dapat menjadikan BUMN sebagai agen untuk meraih pendapatan terbesar negara kedua selain pajak," ujar dia.Ferdinand Hutahea, salah seorang yang mengaku relawan Jokowi, heran Jokowi memutuskan bakal memberikan suntikan dana kepada Kementerian BUMN sekitar Rp 48 triliun."Masa iya subsidi rakyat dicabut tapi kemudian BUMN malah disubsidi. Di mana logikanya, kenapa rakyat dicabut subsidinya. Mudah-mudahan uang itu tidak mampir ke kantong-kantong pribadi," tandasnya.

Perpanjang izin ekspor bahan mentah Freeport

Sinar Jokowi mulai meredup, termasuk di mata relawannya selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) tahun lalu. Ferdinand Hutahea yang mengaku salah satu relawan Jokowi, kecewa melihat kinerja 100 hari pemerintahan duet Jokowi-JK. Salah satunya karena keputusan pemerintah soal Freeport.Pemerintah Jokowi-JK dinilai tidak patuh amanat UU Minerba yang mengharamkan perusahaan tambang mengekspor bahan mentah. "Amanat UU minerba kita sangat tegas, setahun sejak di UU maka perusahaan tambang mesti wajib membuat smelter. Tapi udah 5 tahun. Mungkin Sudirman Said (Menteri ESDM) tidak bisa membaca undang-undang di mana kewajiban membangun smelter itu setahun sejak diundang-undangkan," ucapnya dalam diskusi bertema "100 hari kepemimpinan Jokowi" di Warung Ekomando, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).Ferdinand melihat janji Freeport membangun smelter hanyalah omong kosong belaka. Apalagi, smelter rencananya dibangun di Gresik, Jawa Timur. Bukan di Papua yang notabene lokasi tambang kelolaan Freeport."Aneh kalau Freeport mau membangun smelter di lahan sewa milik Semen Gresik. Ini wacana yang menipu. Seolah-olah mereka ada niat padahal hanya bohong dan omong kosong," ketusnya.Ferdinand menuding perpanjangan izin yang diberikan pemerintah sengaja dilakukan di tengah kegaduhan kisruh KPK-Polri. "Freeport ini polemik besar. Terbungkus rapi disela pencarian calon Kapolri," ucapnya.

Lakukan politik balas budi, bagi-bagi jatah menteri

Perjalanan 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dihujani kritik. Salah satunya dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Kegaduhan di segala sektor terjadi, tidak hanya di bidang politik tapi juga merambah hingga ke bidang ekonomi.Salah satunya dalam penempatan menteri-menteri yang menggawangi sektor ekonomi. Pengamat AEPI Salamuddin Daeng menilai penyusunan kabinet sudah sarat akan metode bagi-bagi jabatan kepada mereka yang berjasa mengantar Jokowi melenggang mulus menuju Istana Negara.Salamuddin mengambil contoh pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah. Dia melihat ini sebagai era mafia baru."Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," ujar Salamuddin.