5.300 SPBU lokal terancam gulung tikar saat Premium hilang
Merdeka.com - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menilai dengan dihapuskannya Premium atau bahan bakar RON 88 atau jenis Premium bakal memicu liberalisasi SPBU asing di Indonesia. RON 88 sendiri nantinya bakal dihapus dan diganti dengan RON 92 atau jenis Pertamax.
"Jangan sampai terjadi liberalisasi," ujar Ketua II DPP Hiswana Migas M Ismeth di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/12).
Tak hanya itu, Ismeth juga meminta agar pemerintah mengkaji ulang usulan yang diutarakan Tim Reformasi Tata Kelola Migas tersebut. "Tolong dipikirkan pengusaha SPBU dan lain-lain, proteksi usaha teman-teman kita yang jumlahnya 5.300," ucapnya.
Ismeth melanjutkan tak sedikit pihak yang menuding jika Tim Reformasi Tata Kelola Migas pro asing sehingga melontarkan usulan tersebut. "Karena ada yang menuduh pak Faisal bahwa penghilangan Ron 88 ini merupakan keberpihakan asing," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril mengatakan pihaknya saat ini hanya tinggal menunggu keputusan dari hakim.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hendy mengatakan, Prabowo-Gibran memiliki visi, misi dan program kerja yang berdampak langsung untuk masyarakat, khususnya kaum perempuan.
Baca SelengkapnyaProgram yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaHasbi Hasan dituntut hukuman 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran meyakinkan Rp400 triliun per tahun untuk makan siang dan susu gratis tidak akan membebani APBN
Baca SelengkapnyaEH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya