5 Upaya Jokowi-JK 'basmi' kemiskinan di Indonesia

Merdeka.com - Pada akhir 2014, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemerintah dinilai tak berpihak kepada masyarakat atas pencabutan subsidi tersebut.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pu nya pendapat lain. Menurutnya, pencabutan subsidi tersebut tidak mempengaruhi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu. Langkah tersebut dilakukan karena subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.

"Saya sedikit memberi catatan bahwa seolah-olah subsidi (BBM) kurang. Maka pemihakan pemerintah ke masyarakat berkurang? Tidak. Pertama, subsidi yang sifatnya distortif, konsumtif memang berkurang, namun pemihakan pemerintah ke kelompok miskin justru bertambah," ujarnya.

Sebagai contoh, lanjut Ani, adalah dengan peningkatan penerima program keluarga harapan (PKH). Peningkatan tersebut naik signifikan dari sebelumnya 3,5 juta Kartu Keluarga (KK) menjadi 6 juta KK.

"Penerima bantuannya secara jumlah kepala itu ada sebelumnya 88,2 juta orang meningkat jadi 92,4 juta orang. Iurannya juga naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 23.000," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mendukung perekonomiannya. "Pemerintah melakukan peningkatan sangat ekspansif dari KUR, yang tadinya untuk subsidi bunga dari Rp 30 triliun KUR sekarang menjadi Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun untuk 2016," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah sengaja menarik alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang tidak tepat sasaran menuju sektor yang dinggap lebih strategis bagi masyarakat. Meski tidak langsung terlihat, namun upaya tersebut menjanjikan perbaikan di masa mendatang.

"Jadi kalau belanja. Kita Rp 2.000 triliun namun belanjanya kurang strategis, maka Rp 2.000 triliun habis saja dalam perekonomian. Namun kalau itu digunakan membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi kedepan dan selesaikan kemiskinan secara langsung maka dampaknya akan lebih jauh dan bertahan lama," pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Fathan Subchi meminta pengelolaan dana desa senilai Rp 49 triliun menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam memangkas angka kemiskinan yang masih tinggi. Melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran, efisien dan efektif diharapkan perekonomian desa dapat berkembang dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.

"Program dana desa merupakan sesuatu yang sudah sangat lama kita butuhkan. Pembangunan berbasis desa kita harapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, terutama kebutuhan lapangan kerja dan tekanan urbanisasi generasi muda desa," jelas Fathan.

Menurutnya, ribuan desa di Indonesia menghadapi masalah yang hampir sama, yaitu meningkatnya populasi usia kerja dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan melahirkan banyak persoalan baru seperti pengangguran, kemiskinan, hingga berbagai masalah sosial lainnya.

Berikut 5 upaya-upaya Jokowi-JK hilangkan kemiskinan di Indonesia: