5 Upaya Jokowi buat kemudahan berbisnis Indonesia naik

Merdeka.com - Bank Dunia (World Bank) telah merilis laporan terbaru terkait Easy of Doing Business 2017. Dalam laporan tersebut, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah melakukan reformasi birokrasi dengan mempermudah perizinan di sektor investasi dan bisnis. Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal. Hasilnya, Indonesia termasuk 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi.

Reformasi usaha yang dilakukan Indonesia dalam satu tahun terakhir adalah memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.

Dia mencontohkan, di Jakarta dan Surabaya proses mendapat sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar.

"Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru. Sehingga, makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/10).

Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan perbaikan deregulasi maupun perbaikan birokrasi atau pemangkasan perizinan yang kerap menjadi masalah di Tanah Air. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada investor yang sudah dikemas dalam paket kebijakan ekonomi.

"Jadi adalah bagaimana melakukan pembaruan kegiatan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 13 paket ekonomi dan telah melakukan sedikitnya 134 deregulasi untuk menyederhanakan izin perekonomian," ujar Yuliot.

Akan tetapi, Presiden Jokowi mengaku belum puas dengan kenaikan peringkat kemudahan berbisnis yang menduduki posisi ke 91. Dia pun meminta seluruh jajarannya untuk memperbaiki peringkat tersebut.

"Pada prinsipnya, Presiden masih terus mengejar kepada Menko perekonomian, Menteri Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menteri terkait untuk lebih memperbaiki hal ini," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut Pramono, seharusnya kemudahan berbisnis di Indonesia berada pada peringkat 40. Dengan demikian, Indonesia bisa bersaing cepat di skala internasional.

"Walaupun ada kenaikan dari 2015 dari 120 menjadi 109, kemudian di 2016 ini kenaikannya sangat signifikan dibanding seluruh negara yang ada, kita dianggap sebagai negara yang promising karena (kenaikan) peringkatnya tertinggi, tetapi sekali lagi bapak presiden tetap belum puas karena belum mencapai sesuai target yang diinginkan Presiden," ujar Pramono.

Di wilayah Asia Tenggara, Singapura masih menjadi yang teratas dengan menempati posisi 2, atau naik satu peringkat dari sebelumnya di posisi 3. Brunei Darussalam juga naik peringkat menjadi posisi 72 dari sebelumnya 97.

Vietnam juga mencatatkan kinerja yang membaik dimana peringkat kemudahan bisnis mereka naik dari sebelumnya posisi 91 kini menjadi 82. Thailand tetap berada di posisi 46. Sedangkan, Malaysia malah turun dari posisi 22 kini menjadi 23.

Untuk posisi pertama ditempati Selandia Baru. Hong Kong berada di posisi tiga dan China posisi empat. Untuk posisi kelima adalah Korea Selatan.

Pencapaian tersebut bukan tanpa usaha. Presiden Jokowi berhasil melakukan kebijakan reformasi birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga. Hasilnya, kenaikan 15 peringkat menjadi lonjakan terbesar sepanjang sejarah laporan Ease of Doing Business World Bank.

Ini 5 upaya-upaya Jokowi dalam mencapai sejarah baru tersebut.