5 Untung rugi Jokowi naikkan harga BBM

Merdeka.com - Pertemuan antara Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sebentar lagi lengser, tidak membuahkan komitmen SBY untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, sesuai yang diminta Jokowi. SBY bersikukuh, dengan alasan waktu yang tidak tepat, tidak bisa menaikkan harga BBM, agar Jokowi, saat memimpin kelak punya ruang fiskal yang besar untuk menjalankan programnya.

Dalam nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun terbagi menjadi dua. Untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), elpiji 3 kilogram, dan bahan bakar gas untuk kendaraan (LGV) sebesar Rp 291,111 triliun. Kemudian, subsidi listrik sebesar Rp 72.422,7 miliar.

Lalu, subsidi non energi Rp 69,9 triliun, meliputi, subsidi pangan sebesar Rp 18,939 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp 35,703 triliun. Subsidi benih sebesar Rp 939,4 miliar, subsidi PSO sebesar Rp 3,261 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp 2,484 triliun, dan subsidi pajak sebesar Rp 8,650 triliun.

Kondisi tersebut, membuat akhirnya, Jokowi harus menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), setelah nanti dilantik. Saat di Balai Kota Jakarta, usai bertemu SBY, Jokowi memberikan sinyal akan menaikkan harga usai dilantik. "Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi, Kamis (28/8). Lantas apa untung rugi jika BBM dinaikkan?

Ruang fiskal lebar

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, sebelum pertemuan antara Jokowi dan Presiden SBY, memastikan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena tidak mau menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat. Terlebih lagi, harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.

Jokowi mengaku membutuhkan ruang fiskal agar saat menjabat bisa langsung mengerjakan program kerjanya. Dengan begitu dia yakin pemerintahan dapat bergerak lebih cepat. Sebab program kerja dari penjabaran visi dan misinya sudah masuk dalam perencanaan APBN 2015. "Kita minta ruang fiskal sebanyak-banyaknya," katanya.

Dana infrastruktur cukup

Pengusaha muda, Erwin Aksa menilai apabila BBM subsidi dinaikkan, Jokowi dinilai bisa melakukan penghematan anggaran. Anggaran subsidi bisa digunakan untuk pembangunan perekonomian bangsa. "Kalau ada solusi lain Jokowi, perlu dijabarkan. Kalau mengandalkan anggaran negara dan tetap subsidi besar saya kira tidak mungkin," katanya ketika ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Anggaran subsidi, nantinya bisa dialokasikan transportasi jalan khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Sekarang banyak kawasan industri tidak punya akses ke jalan tol. Pelabuhan kan sudah dibenahi Pelindo."

Selain itu, dana subsidi bisa digunakan untuk membangun pelabuhan di beberapa daerah kawasan timur, pembangunan pelabuhan perintis dan bandara.

Inflasi melonjak

Potensi kenaikan inflasi beberapa bulan ke depan muncul lebih kuat, bila pemerintah tiba-tiba serius menaikkan harga jual premium dan solar. "Kalau faktor pembatasan naiknya listrik, naiknya harga pangan karena ada sejumlah tantangan di pengelolaan pangan, itu semua sudah kita perhitungkan dan itu akan tetap membuat inflasi kita di bawah 5,5 persen sepanjang tahun 2014," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Momentum penaikan ini penting, karena dampaknya bisa mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi tahun depan. Ekonom memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang pas adalah Rp 2.750, sehingga premium menjadi Rp 9.250 per liter. "Kalau tidak pas nanti inflasi melonjak, BI Rate-nya naik, artinya suku bunga naik, padahal kita sedang butuh suku bunga rendah," Kepala Ekonom PT BNI Tbk Ryan Kiryanto di Jakarta, Selasa (26/8).

Biaya produksi naik

Asosiasi Pengusaha Indonesia mengakui akan ada dampak pada industri akibat hanya akan terjadi pada biaya produksi. Kenaikan biaya tersebut tergantung seberapa besar kenaikan harga BBM. "Dampak pasti ada. Tapi pasti enggak semua. Subsidi premium 5 ribu, solar 6 ribu. Jadi berapa pemerintah akan naikkan," kata Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (28/8).

Dia memperkirakan akan ada kenaikan biaya produksi sebesar 3 persen sampai 5 persen. Terapi, kenaikan tersebut sangat wajar, jika tidak ingin negara mengalami defisit secara terus menerus. "Tapi enggak ada jalan lain. Kalau subsidi gagal untuk yang produktif akan sulit."

Gejolak di rakyat

Gejolak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan terjadi di masyarakat. Tetapi, pengusaha yakin kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan memberikan gejolak di masyarakat dengan skala besar. Sebab, selama ini demo yang dilakukan oleh warga lebih pada politisasi.

"Ya ada lah, demo kecil-kecil itu kan bisa dibayar untuk menolak, dengan mengatasnamakan rakyat. Saya tidak terlalu percaya itu terjadi. Dulu naik juga enggak ditolak kok, berapa puluh kali kita naik," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (28/8).

Pengusaha minta kebijakan untuk menaikkan harga BBM tidak lagi didramatisir. Sebab, anggaran subsidi ini dapat diberikan tepat sasaran kepada rakyat. "Yang penting rakyat ini baik untuk jangka panjang, untuk membangun apa enggak, untuk dapat kerjaan apa enggak," katanya.