5 PR Jokowi jadikan Indonesia poros maritim dunia

Merdeka.com - Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla ngotot mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Keseriusan Jokowi ini diwujudkan dengan akan dibentuknya kementerian maritim saat dirinya memimpin nanti.

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, menjelaskan poros maritim menjadi konsep pembangunan yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia.

"Jokowi memiliki pemahaman terhadap geopolitik. Hal itu membawa kesadaran bahwa masa depan dunia di Pasifik. Dengan cerdas, Jokowi mengeluarkan doktrin politik luar negerinya yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia agar dihormati bangsa-bangsa asing," kata Hasto.

Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan posisi Indonesia penting di mata dunia. Potensi ini harus mampu dimanfaatkan dalam meraup untung untuk bangsa.

"Seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di Indonesia akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis Indonesia," papar Hasto.

Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai panjang garis pantai terpanjang di dunia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia inilah yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Data terakhir Food and Agriculture Organization (FAO) (2012) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Untuk perikanan tangkap Indonesia sebenarnya berada pada posisi kedua. Indonesia kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itulah yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.

Pembangunan Indonesia sebagai poros maritim tentu bukan tanpa kendala. Banyak pekerjaan rumah meminta penyelesaian oleh Jokowi.

Apa saja pekerjaan rumah bagi Jokowi? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya untuk pembaca.

Potensi ekonomi dari maritim belum maksimal tergali

Wilayah maritim Indonesia belum dapat menjadi poros roda perekonomian negara. Penggunaan teknologi dan manajemen kelautan yang diterapkan selama ini belum memenuhi keadilan terutama dalam mengelola sumber daya kelautan. Bahkan jika dikelola dengan baik, wilayah perairan ini setidaknya dapat menampung jumlah pengangguran sebanyak 40 juta manusia di Indonesia.Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi maritim Indonesia mampu menyerap 40 juta tenaga kerja."Kalau maritim digarap dengan serius tidak perlu ada pengangguran, tidak perlu ada tenaga kerja wanita ke luar negeri cukup dari sektor maritim," Rokhmin di Jakarta.

Rp 14.285 triliun per tahun hasil laut terbuang sia-sia

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri mengatakan, dari seluruh potensi yang ada baru 20 persen yang digali pemerintah. Selama ini, pemerintah hanya fokus pada perikanan. Sementara potensi lainnya seperti sumber daya manusia kelautan, transportasi laut dan pelayaran, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan lain sebagainya.Dia menjelaskan dari 11 sektor maritim yang ada negeri ini terdapat potensi ekonomi sebesar USD 1,2 triliun atau setara Rp 14.285 triliun. Angka ini 14 kali lipat dari rata-rata penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahun sekitar Rp 1.000 triliun."Kalau kita hitung baru 20 persen, masih bisa dilakukan pengembangan sebesar 80 persen lagi. Kalau itu digarap serius, potensi-potensi tadi dapat menjadi elemen kemajuan bangsa, tapi saat ini masih banyak yang belum termanfaatkan," jelasnya.

Entaskan kemiskinan dan kawasan kumuh nelayan

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik menyebut kekayaan laut Indonesia dari 11 sub sektor mencapai USD 1,2 triliun per tahun. Potensi ini sampai sekarang belum dimanfaatkan pemerintah."Indonesia itu dilewati 12 ribu kapal setiap tahun. Indonesia dilewati 16 juta meter kubik air setiap detik yang memiliki daya energi listrik. Dari hitungan kita, kekayaan laut secara moderat USD 1,2 triliun per tahun," katanya Riza.Dengan potensi laut tersebut, justru masyarakat yang tinggal di daerah pantai hidup dalam kemiskinan dan kumuh. Selama ini terjadi disorientasi pengelolaan laut Indonesia. Sumber daya kelautan melimpah tapi tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat. "Kenyataannya, wilayah pesisir dan pulau terkecil rentan kemiskinan dan kumuh," tegasnya.Riza berharap dengan konsep menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dunia, Jokowi harus memanfaatkan kekayaan laut sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat.

Hilirisasi hasil laut tak pernah ada

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan masalah yang nyata dilihat di sektor kelautan ialah ketimpangan pengelolaan. Aktivitas masyarakat pesisir hanya diarahkan untuk menangkap dan produksi ikan. Mereka tidak pernah diajari tentang pengelolaan ikan dan lain sebagainya. Padahal pengelolaan ikan jauh lebih mendatangkan untung. "Tidak ada pengolahan dan seterusnya. Ini kesalahan fatal kebijakan UU perikanan, mereka hanya diarahkan untuk menangkap ikan," tambahnya.

Berantas merajalelanya mafia ikan

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI), Riza Damanik mengakui aksi mafia laut atau mafia perikanan masih sangat kental di Indonesia. Mafia ini disebut merugikan Indonesia hingga Rp 100 triliun per tahunnya."Kita kehilangan Rp 100 triliun per tahun dari mafia perikanan saja. Kehilangan ikan, kehilangan pendapatan dari ikan. Kita juga kehilangan 10 juta penyerapan tenaga kerja," ucap Riza.Riza menyebut setidaknya saat ini ada 4 modus yang paling mengemuka digunakan para mafia tersebut. Pertama adalah masuknya kapal asing berbendera Indonesia yang diduga mendapat izin dari penyuapan. Kapal ini mencuri hasil ikan Indonesia."Pertama itu maraknya kapal berbendera Indonesia dapat izin dan BBM subsidi dari Indonesia. Tapi ABK dari negara lain Vietnam, Thailand, China dan lainnya," tambah Riza.Modus kedua adalah adanya manipulatif data dengan menurunkan beban kapal. Semakin kecil beban kapal maka dia bisa menggunakan BBM subsidi. Selain itu, mafia laut tersebut juga memanipulasi hasil tangkapan dan pemerintah seolah menutup mata."Ketiga mereka menggunakan unit pengolahan ikan siluman, abal abal. Sebenarnya dalam aturan kalau ada perusahaan perikanan asing atau Indonesia harus buat unit pengolahan ikan sebagai hilirisasi. Tapi praktiknya setelah izin penangkapan diberikan mereka tidak membangun dan langsung ekspor ikan," tambahnya.Selanjut modus keempat atau terakhir adalah adanya kegiatan fish laundry yang dilakukan mafia tersebut. Hal ini terbukti dari produksi tangkapan tuna Indonesia per tahun mencapai 800.000 ton. Namun, yang terdata dan terjual keluar negeri hanya 100.000 ton saja per tahunnya."Mafia itu menjualnya dari Thailand, karena kalau Tuna ekspor ke Eropa dari Indonesia dikenakan tarif tinggi dari Indonesia. Jadi pengusaha Indonesia ambil ikan Indonesia ekspor via Thailand ke Eropa. Dari Tuna saja kita kehilangan Rp 21 triliun. Belum dari udang dan lainnya dengan estimasi semua Rp 100 triliun per tahun," tutupnya.