5 Perbedaan kondisi BUMN di era Soeharto dan SBY

Merdeka.com - Pada Oktober 2011, tongkat komando atas perusahaan-perusahaan BUMN berpindah dari Mustafa Abubakar ke tangan Dahlan Iskan. Dahlan diminta tidak hanya membersihkan perusahaan BUMN dari praktik penyimpangan dan penyelewengan saja, tapi juga mengemban tugas meningkatkan kinerja perusahaan BUMN dan perannya bagi negara.

Sejak resmi melanjutkan estafet kepemimpinan di Kementerian BUMN, Dahlan terus menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai positif kinerja Dahlan meningkatkan performa perusahaan BUMN.

Tapi, banyak pula yang menyangsikan prestasi Dahlan. Dahlan dituding lebih banyak pencitraan dan beraksi bak koboi jalanan dibandingkan fokus membenahi dan meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.

Saat ini, di bawah komando Dahlan, keberadaan dan perkembangan perusahaan negara semakin positif. Terutama jika dibandingkan dengan kondisi di era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kental dengan nuansa militer.

Jika menilik sedikit ke belakang, di masa orde baru tidak ada yang namanya kementerian BUMN. Perusahaan negara berada di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan).

Menjelang kejatuhan orde baru, Kementerian BUMN dibentuk. Itupun setelah memperhatikan penting dan strategisnya peran perusahaan BUMN dalam roda perekonomian nasional dan keuangan negara.

Sejak dibentuk kementerian khusus, perusahaan BUMN pun dinilai semakin berkembang. Tidak hanya jumlahnya yang semakin banyak. Perusahaan BUMN pun ada di hampir semua lini atau sektor bisnis dalam negeri.

Merdeka.com mencoba merangkum perbedaan-perbedaan kondisi perusahaan BUMN di era Soeharto dan era saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Berikut lima perbedaannya dari kacamata Ekonom Dawam Rahardjo.

Dikuasai jenderal dan birokrat

Pada masa Orde Baru, BUMN memang sudah cukup maju. Hanya saja, masih dipimpin birokrat dan jenderal. Nuansa militer dan birokrat memang cukup kental di era Presiden Soeharto.

"Perusahaan besar seharusnya dipimpin oleh orang profesional sehingga terjadi profesionalisme. Walaupun mereka (pimpinan BUMN birokrat dan jenderal) ada yang berhasil," ucap Dawam dalam bedah buku, di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Selasa (4/6).

Kental nuansa politis

Ekonom Dawam Rahardjo menyebutkan, ketika perusahaan pelat merah dipimpin oleh banyak orang politik dan jenderal, maka secara tidak langsung perusahaan akan cenderung dekat dengan kepentingan politik.

"Banyak perusahaan dipimpin oleh jenderal-jenderal dan berpotensi ada politik terhadap BUMN," jelasnya.

Lembaga sosial bukan perusahaan

Di era orde baru, banyak stigma atau pendapat negatif terkait nuansa birokrat dan jenderal dalam tubuh perusahaan negara. Perusahaan BUMN dinilai tidak akan menjadi profesional.

"Ada stigma mengatakan jika dipimpin birokrat dan militer dan produksi akan menurunkan langsung produksi. BUMN tidak bisa jadi unit bisnis karena didukung orang yang bukan profesinya," ujar Ekonom Dawam Rahardjo.

Stigma selanjutnya mengenai kepemimpinan BUMN adalah menyebutkan kalau BUMN itu akan gagal jika mengalami birokratisasi. Kapitalisasi para birokrat akan menghancurkan perusahaan itu sendiri.

"Kemudian, BUMN akan menjadi suatu kendaraan politik. Banyak stigma mengenai BUMN. Pimpinan BUMN susah mengambil keputusan. BUMN hanya akan menjadi politik dan lembaga sosial bukan jadi perusahaan," tutupnya.

Lebih inovatif

Ekonom Dawam Rahardjo mengakui, saat ini perusahaan pelat merah sangat inovatif. Dia juga memuji kemajuan dan berbagai aksi perusahaan BUMN di bawah komando Dahlan Iskan.

Dia menyebut beberapa perusahaan BUMN yang sangat inovatif dalam mengembangkan usahanya. Semisal PT Pos Indonesia yang terus mengembangkan inovasi di luar bisnis intinya.

Dawam juga menyebut inovasi yang dilakukan salah satu bank pelat merah yaitu Mandiri yang akan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat daerah dengan mendirikan bank sinar bersama PT Pos Indonesia dan PT Taspen.

"Jadi sekarang tidak benar BUMN itu tidak bisa lakukan inovasi," katanya.

Menjawab cita-cita konstitusi

Saat ini, keberadaan dan perkembangan perusahaan pelat merah atau perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai telah melebihi cita-cita konsistusi. Dalam konstitusi negara hanya diatur 3 bidang untuk BUMN yaitu menguasai hajat hidup orang banyak, mengatur sumber daya alam, serta sebagai social protection atau sosial instrumen.

"BUMN sebenarnya sudah melampaui ketentuan konstitusi, konstitusi cuma mengatur 3 bidang itu. Tiga itu saja tapi BUMN saat ini sudah melampaui itu," ucap Dawam