Merdeka.com - Saat muncul wacana penyerahan 60,14 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin masih malu-malu menyatakan kebenaran kabar tersebut.

Namun belakangan Budi justru berani terang-terangan menjelaskan rencana yang disebut-sebut sudah mulai digagas sejak Tanri Abeng masih duduk sebagai Menteri BUMN dan memegang tongkat komando atas semua perusahaan pelat merah.

Kritikan dan derasnya gelombang penolakan dari pekerja BTN yang tidak ingin dicaplok Bank Mandiri, tidak digubrisnya. Budi mengaku hanya menjalankan rencana pemegang saham pengendali yakni pemerintah.

Dalam pandangannya, rencana ini cukup strategis untuk dijalankan. Terutama menyangkut persiapan menghadapi persaingan bank nasional dengan bank asing.

Merdeka.com merangkum 5 pengakuan bos Bank Mandiri terkait rencana pencaplokan terhadap BTN. Berikut paparannya.

Janji tak ubah status BTN

Bank Tabungan Negara tidak akan berubah meski statusnya berubah menjadi anak usaha Bank Mandiri. Dengan menjadi anak usaha, kebutuhan modal BTN untuk berkembang bisa segera dipenuhi oleh Bank Mandiri.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/4).

"Kita ingin BTN lebih bagus dan besar. Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) BTN masih jalan, KPR Mandiri Jalan. Meski nanti jadi anak usaha, BTN akan tetap jalan dengan direksinya saat ini," tegasnya.

Punya modal untuk eksekusi

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya akan segera menyelesaikan akuisisi 60,14 persen saham pemerintah di BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei mendatang.

Wacana akuisisi ini memang ide lama, sudah digaungkan sejak era Menteri BUMN Tanri Abeng.

"Ini adalah eksekusi lama. Kita sebagai perusahaan mereka (BUMN) jalankan sebaik-baiknya," katanya.

Budi enggan menyebut berapa besar dana yang disiapkan Bank Mandiri untuk mengakuisisi BTN. "Itu sudah ada, cukup lah," katanya.

Kesulitan perkuat modal KPR BTN

Bank Mandiri mengaku tidak sanggup untuk memperkuat permodalan BTN dalam memenuhi selisih antara kebutuhan kredit perumahan dengan pasokan dari BTN atau bcak log. setiap tahun, BTN selalu back lock sebanyak 800.000 unit rumah dari total kebutuhan 15 juta unit.

"Saya bisa sampaikan bank sebesar Mandiri enggak sanggup berikan kredit sebesar itu. Jadi kalau saran saya baik sisi likuiditas atau modal perlu dipikir kembali," ujar Direktur Utama BMRI, Budi Gunadi Sadikin di kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (22/4).

Budi menuturkan, jika harga rumah sekitar Rp 150 juta, maka total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 120 triliun untuk back log 800.000 unit. Anggaran sebesar itu tak mampu ditanggung oleh Bank Mandiri. "Hambatan di modal enggak cukup," katanya.

Akuisisi perkuat perbankan nasional

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin memandang rencana akuisisi Mandiri-BTN dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Menurutnya ini tindakan yang tepat. Sebab, pada 2020 persaingan bank nasional dengan bank dari negara ASEAN yang memiliki aset serta modal tinggi, semakin terbuka.

"Itu kayak gini deh, kayak kelas tinju, kelas teri melawan kelas berat pasti kan kalah. Nah itu mesti dipersiapin, dilatih, dikasih makan yang banyak supaya jadi kelas berat, kalau masuk ringnya begitu. Kira-kira sama lah," katanya.

Siap jalankan perintah Dahlan

Jika diperintah pemegang saham untuk mengeksekusi, Bank Mandiri siap menjalankan aksi korporasi tersebut.

"Sebelum ada kepastian, saya rasa memang pemegang saham yang menyimpulkan. Memang harus dilakukan secara formal. Apapun yang diperintahkan oleh pemegang saham pasti kita jalankan," tegas Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.