5 Pemakluman pemerintah saat Sampoerna pecat 4.900 karyawan

Merdeka.com - PT HM Sampoerna, produsen rokok terbesar di Indonesia akan menghentikan kegiatan produksi dua pabrik sigaret keretek tangan yang berlokasi di Jember dan Lumajang, Jawa Timur. Otomatis, 4.900 karyawan perusahaan rokok terbesar itu terkena PHK terhitung sejak 31 Mei 2014.

Sekretaris Perusahaan Sampoerna Maharani Subandhi menuturkan, penutupan ini dikarenakan perseroan mengalami penurunan pangsa pasar segmen sigaret keretek tangan (SKT) hingga 23 persen sepanjang tahun lalu.

Perseroan melihat, perokok saat ini lebih memilih untuk menghisap rokok keretek mesin dengan filter dibandingkan pembuatan oleh tangan. "Angkanya terus turun dari 30,4 persen pada 2009," ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaidi meminta Sampoerna memenuhi dan menyelesaikan hak-hak karyawan yang di PHK. Disnakertrans juga diminta mengawal proses tersebut.

"Kami meminta kepada pihak perusahaan untuk memenuhi dan menyelesaikan hak-hak karyawan, sehingga tidak ditinggalkan begitu saja dan hak-haknya harus dipenuhi," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dia melihat, penutupan pabrik ini tidak hanya berdampak pada pemecatan karyawan tapi juga mempengaruhi geliat perekonomian di kawasan sekitar pabrik. Sebab, tidak dipungkiri keberadaan pabrik rokok itu turut menggerakkan roda perekonomian sekitarnya.

Penutupan ini sangat disesalkan lembaga advokasi petani dan buruh industri rokok. Soalnya, 4.900 karyawan Sampoerna yang dipecat ini tak jelas nasibnya. Mereka menuding penutupan ini imbas kebijakan pemerintah yang sengaja mematikan industri tembakau.

"Apa yang sudah kita prediksi sejak lama, itu semuanya terbukti dengan kejadian (PHK Sampoerna). Semakin kental, bahwasanya kampanye antirokok, khususnya keretek, bukan sekadar alasan kesehatan tapi terkait politik dagang," kata Kepala Divisi Hukum Komunitas Keretek Daru Supriyono kemarin.

Lalu apa tanggapan pemerintah terkait tutupnya dua pabrik rokok milik Sampoerna yang mengorbankan 4.900 buruhnya? Berikut pemakluman pemerintah yang dirangkum merdeka.com.

Pemecatan bukan karena mesin

Sekretaris Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Busharmaidi memaklumi pemecatan karyawan Sampoerna. Sepengetahuannya, pemecatan karyawan dilakukan bukan karena Sampoerna ingin mengganti pembuatan rokok dengan mesin.

"Rokok itu tidak semua bisa diganti dengan mesin. Kita itu padat karya, tidak semua pekerja bisa diganti dengan mesin. Makanya itu bukan karena dia mau menggunakan mesin, tapi pangsa pasarnya memang berkurang," kata Busharmaidy di Graha Sucofindo, Jakarta, Senin (19/5).

Yang penting ada kompensasi

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku terus mengawal mediasi perhimpunan buruh pabrik Sigaret Keretek Tangan (SKT) di Jember dan Lumajang, Jawa Timur, yang dipecat PT H.M Sampoerna. Pemerintah berpikir, yang terpenting menjamin tenaga kerja mendapat kompensasi yang layak, selain pesangon dan pelatihan.

"Terus kita mediasi, supaya proses PHK-nya smooth. Kalau terpaksa ada PHK, harus ada kompensasi yang memberi kenyamanan dan keselamatan para pekerja," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/5).

Penutupan pabrik tak bisa dihindari

Menteri Perindustrian MS Hidayat melihat, penutupan dua pabrik rokok tak dapat dihindari oleh pihak Sampoerna. Mengingat, pasar kretek tanpa filter atau Sigaret Kretek Tangan (SKT) terus menerus anjlok.

"Itu tak bisa dihindarkan karena memang penurunan volume produksi mereka yang terus menerus turun selama dua tahun menciutkan produksinya," ujarnya.

Industri rokok takkan mati

Menteri Perindustrian MS Hidayat meyakini industri rokok akan tetap hidup di masa mendatang. Meskipun PT HM Sampoerna yang merupakan produsen rokok ternama di Indonesia telah menutup dua pabriknya di Jember dan Lumajang.

Atas dasar itu, Hidayat menegaskan bahwa pemerintah bakal segera menggodok roadmap atau peta jalan pengembangan industri rokok hingga 2025. Dengan peta jalan tersebut, pemerintah memastikan tak akan mematikan industri rokok.

"Kita manage konsumsi. Tapi kita tidak ingin menghapuskan itu sekaligus. Karena kasihan pabrik rokok kan," katanya saat ditemui Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (19/5).

Sampoerna tak langgar aturan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahmad Hariyadi, menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik PT HM Sampoerna di kabupaten Jember sudah memenuhi prosedur. Pasalnya penutupan pabrik dilakukan karena bangkrut dan produknya tidak laku dijual.

"Tidak ada yang salah secara Undang-Undang terkait penutupan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) di Garahan, Kecamatan Silo tersebut," ucap Ahmad seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Sabtu (17/5).

Menurut Ahmad, PHK yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna juga sudah sesuai dengan UU tentang Ketenagakerjaan dan pesangon yang diberikan bahkan lebih besar dari ketentuan di undang-undang tersebut.

"Karyawan yang bekerja setahun seharusnya mendapatkan pesangon satu kali gaji, namun dalam kasus ini karyawan diberikan pesangon hingga enam kali gaji dan karyawan magang diberikan satu kali gaji," tegasnya.