5 Modus baru pencurian ikan ini bikin Menteri Susi geram

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK terus membenahi sektor kelautan Indonesia demi mewujudkan mimpi menjadi poros maritim dunia. Salah satunya dengan membasmi besar-besaran pencurian ikan di Tanah Air.

Pencurian ikan ini membuat Indonesia merugi hingga Rp 300 triliun setiap tahunnya. Tak ingin lagi ke masa itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serius memerangi pencurian ikan.

Susi menegaskan pemerintah tengah menjalankan reformasi perikanan. Selain itu, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia.

"Kalau itu bisa, Indonesia untuk perikanan tangkap bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 1992 sampai tahun 1996-an itu sangat bagus Indonesia," kata Susi.

Akan tetapi, ambisi pemerintah ini masih banyak hambatan. Salah satunya dari para pengusaha perikanan dalam negeri. "Hambatan terbesar justru dari internal dalam negeri kita sendiri akibat kepentingan-kepentingan sekelompok orang," jelasnya.

Bahkan, baru-baru ini, Menteri Susi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Benoa, Bali. Susi kaget masih menemukan adanya pencurian ikan.

Dari hasil sidak, ditemukan ada 9 kapal yang diduga melakukan praktik tindak pidana pencurian perikanan. Satgas 115 bersama dengan penyidik Polair Polda Bali dan Penyidik PPNS PSDKP KKP, telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap 9 kapal tersebut.

"Terima kasih saya ucapkan kepada para penyidik, khususnya tim penyidik 1 Satgas 115 dari Polair Baharkam Polri yang telah bekerja keras dalam mengungkapkan kejahatan perikanan di Benoa Bali selama 3 bulan terakhir dan masih terus berlanjut," kata Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (8/11).

Proses penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan multi-door, yakni dengan tidak hanya menggunakan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi juga menggunakan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan KUHP. Saat ini, lanjut Susi, penyelidikan terhadap sejumlah pemilik kapal masih terus dilakukan.

"Pada sidak Benoa, upaya penegakan hukum tidak diskriminasi. Maka selain pelaku lapangan seperti nahkoda, upaya penegakan kapal hukum juga menyentuh direksi perusahaan," imbuhnya.

9 Kapal tersebut, yakni KM. FRANSISKA milik PT BSN bermuatan 73 GT, KM. NAGA MAS PERKASA 20 milik saudara Cahyadi bermuatan 29 GT, KM. PERINTIS JAYA 19 milik PT PJI bermuatan 75 GT, KM. SURYA TERANG 07 milik PT OISP bermuatan 54 GT.

Ada pula KM. FRANSISKA 8 milik PT BTS buatan 149 GT, KM. MAYA MANDIRI 128 milik saudara ES bermuatan 30 GT, KM. TKF DELAPAN milik PT AKFI bermuatan 111 GT, KM. PUTRA BAHARI PRATAMA 18 milik PT BSM bermuatan 27 GT, dan KM. BINTANG KEJORA milik saudari Y bermuatan 28 GT.

Susi mengaku bingung banyak modus yang digunakan dalam pencurian ikan Tanah Air. Ini 5 modus baru pencurian ikan yang bikin Susi geram. Berikut modusnya seperti dirangkum merdeka.com.