5 Masalah kelistrikan ini belum bisa diselesaikan SBY hingga Jokowi

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mencanangkan program 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun pemerintahannya. Hal ini disebabkan masih pendistribusian listrik tak berjalan optimal.

Kelistrikan memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi belum bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia.

Saat ini, masih ada 30 juta masyarakat Indonesia masih hidup tanpa listrik. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi. Mengingat, energi merupakan jendela menuju peradaban dunia.

Bahkan, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Hendri Saparini memperkirakan Indonesia akan mengalami krisis listrik sebesar 1.000 megawatt (MW) pada tahun 2018.

"Setiap tahun, tambahan kebutuhan listrik masyarakat sekitar 5.000 MW, sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu menyediakan pasokan listrik sekitar 4.000 MW setiap tahunnya," ujar Hendri.

Menurut dia, sampai saat ini tambahan kebutuhan listrik dari masyarakat, seperti rumah tangga, industri, usaha komersial dan umum masih melebihi pasokan dari PT PLN. Artinya, ada defisit pasokan listrik 1.000 MW per tahun. Bila tidak ada langkah nyata, Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018.

Kurangnya pasokan listrik membuat sebagian wilayah di Indonesia sering terkena pemadaman listrik bergilir, dan kondisi ini umumnya terjadi di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan. Banyak mesin pabrik tidak bisa berproduksi karena tidak ada pasokan setrum.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah bercerita sejarah ketenagalistrikan di Indonesia yang mengalami pasang surut. "Di mana 50 tahun listrik umumnya di perkotaan, di pedesaan listrik menjadi sebuah kemewahan. Tapi sekarang sudah berubah sesuai zaman," kata JK.

Ini jadi bukti, masalah kelistrikan jadi penyakit kronis pemerintahan RI. Berikut ulasan merdeka.com: