5 Kritik bidang ekonomi untuk 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginjak usia dua tahun kemarin. Selain pencapaian di sejumlah bidang, pemerintahan ini dinilai juga masih banyak kekurangan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, hujan kritik kepada pemerintah dianggap sebagai salah satu modal guna memperbaiki kinerja. Kritik terutama berasal dari partai oposisi di DPR.

Walau demikian, Pramono mencatat, selama dua tahun ini kepuasan publik kepada pemerintah menyentuh angka 68 persen. Hasil itu diperoleh banyak lembaga survei. Pramono mengaku cukup puas atas hasil ini.

"Sebenarnya kepuasaan publik berada posisi cukup tinggi. Hampir semua lembaga survei menempatkan kepuasan publik terutama kepada presiden itu sekitar 66 persen sampai 68 persen. Artinya kepuasaan itu melebihi apa yang diperoleh presiden ketika Pilpres (2014) pada waktu itu, sehingga kalau mau menggunakan ukuran inilah yang dipakai sebagai ukurannya," ungkap Pramono.

Secara ekonomi, lanjut dia, belakangan memang kondisinya belum stabil. Namun, pihaknya mengklaim bahwa Indonesia terbilang bagus di banding negara lain dalam menghadapi situasi ini.

Apa saja kritik yang dilayangkan untuk pemerintahan mantan gubernur DKI Jakarta ini? Berikut merdeka.com akan merangkum beberapa diantaranya.

Kesenjangan sosial masih tinggi

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, memberikan catatan dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai tingginya kesenjangan sosial masih menjadi persoalan harus diselesaikan pemerintah.Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah seharusnya diimbangi dengan sisi ekonomi masyarakat. Ali mendapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS). menyebutkan masih ada 27 juta orang miskin harus mendapatkan bantuan."Iya kemiskinan masih banyak, pembangunan infrastruktur harus dilakukan, ekonomi juga harus, tapi juga kesenjangan sosial harus dikurangin dong," kata Ali.

Pembangunan terlalu fokus di wilayah Timur

Banyak kritikan dan pujian terkait kinerja presiden selama ini. Salah satunya dari bos Japan Bank for International Corporation (JBIC), Takashi Maeda. Takashi mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Sebab, selama pemerintahan ini berjalan, infrastruktur difokuskan di bagian Timur Indonesia."Ada masa transisi dari pemerintahan SBY misalnya ada proyek yang di Jawa bagaimana? Sedikit ada kekacauan di periode awal," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Belum mampu ciptakan kemandirian ekonomi

Institute for Development Economy and Finance (Indef) mencatat dua tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia belum mampu membangun kemandirian ekonomi. Salah satu indikatornya ialah masih bergantungnya Indonesia pada pangan impor.Ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus, mengatakan saat ini impor beras Indonesia masih sangat tinggi. "Beras Januari-Desember tahun lalu USD 351 juta, nah ini Januari-Juli saja baru setengah tahun sudah USD 447 juta. Ini sampai Desember bisa naik sampai 200 persen," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta.Selain beras, impor gandum tahun ini juga sudah melewati pencapaian tahun lalu. "Kemudian gandum dari Januari-Juli sudah naik berapa persen dari tahun lalu. Sampai akhir tahun bisa naik sampai 50 persen," tambahnya.

Sektor perikanan kegagalan terbesar

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti gebrakan-gebrakan pada suap dan pungutan liar (pungli). Akan tetapi, menurutnya, masih ada hal-hal yang belum dicapai bahkan dinilai mengalami kemunduran, salah satunya pada poros maritim."Setelah pemberantasan illegal fishing berjalan cukup baik, tapi kekuatan perikanan nasional pun dilemahkan bahkan menuju kehancuran yang semakin terpuruk," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.Dia mengatakan, sektor perikanan dan kelautan merupakan kegagalan terbesar yang dimiliki pemerintahan Presiden Joko Widodo serta kabinetnya. "Kita sangat prihatin, karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim yang semakin jauh," tuturnya.

Industri manufaktur alami perlambatan

Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini, khususnya di bidang industri manufaktur. Menurutnya, industri manufaktur Tanah Air mengalami kontraksi atau perlambatan selama pemerintahan Jokowi-JK.Sekalipun pertumbuhan ekonomi masih berkisar 5 persen, namun kontribusi sektor industri pengolahan atau manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi semakin mengalami penurunan.Penurunan ini ditandai oleh daya serap impor bahan baku dan barang modal yang menurun sepanjang 2016. Impor bahan baku sepanjang 2016 menurun sementara impor barang modal turun 12,6 persen. Di sisi lain, ekspor dari berbagai sektor (termasuk industri) juga kian merosot. Penurunan kinerja industri dalam negeri juga tercermin dari berkurangnya jumlah perusahaan industri."Kondisi ini diperparah dengan implementasi hilirisasi industri yang masih minim sehingga ketergantungan atas hasil ekspor komoditas belum dapat teratasi dan menyebabkan nilai ekspor lndonesia sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global," katanya dalam diskusi Dua Tahun Nawacita, di Kantor Indef, Jakarta.