5 Kerugian akibat Presiden Jokowi lamban umumkan kabinet

Merdeka.com - Hingga kemarin, Kamis (23/10) atau hari ketiga setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo belum mengumumkan komposisi dan struktur kabinetnya untuk periode lima tahun mendatang. Beragam spekulasi muncul di balik lambannya belum keluarnya daftar menteri kabinet Jokowi dan Jusuf Kalla.

Alasan utamanya, dari 34 daftar nama calon menteri yang diberikan Jokowi ke KPK, delapan di antaranya mendapat rapor merah dari lembaga antirasuah itu. KPK pun secara tegas meminta Jokowi tidak menjadikan delapan nama itu sebagai menteri di kabinetnya.

Spekulasi lain muncul terkait tarik ulur kepentingan politik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai banyak hal yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung mengumumkan nama menterinya. Salah satunya adalah karena ada tarik ulur dalam internal partai pendukung.

"Jokowi juga menghadapi 7 sumber yang mempengaruhinya, pertama partai sendiri, partai koalisi, KPK dan PPATK, tim transisi yang diwakili tiga orang Hasto, Andi Widjajanto dan Rini Soemarno, elemen civil society seperti kita," kata Ray di Restoran Tong Tji gedung Menteng Huis Jl Cikini Raya, Jakarta, Kamis (23/10).

Lambannya Presiden Jokowi mengumumkan postur kabinet berimplikasi negatif pada beberapa hal. Termasuk di sektor ekonomi. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

Pemerintahan vakum

Ketidakjelasan kepastian Presiden Joko Widodo mengumumkan struktur kabinet dan menteri-menteri membuat tampuk kepemimpinan di setiap kementerian kosong. Padahal presiden yang akrab disapa Jokowi ini sudah berjanji untuk ngebut sejak hari pertama pemerintahannya.

Ekonom Senior Bank Mandiri, Destry Damayanti melihat roda pemerintahan tidak berjalan maksimal selama tiga hari terakhir. "Kalau kayak gini kan sama saja vakum," ujar Destry di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/10).

Pencairan anggaran tertunda

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum memiliki kabinet. Kinerja kementerian tetap berjalan meskipun tanpa dinahkodai seorang menteri.

Hanya saja, yang menarik untuk dilihat adalah kinerja penyerapan anggaran selama belum adanya menteri keuangan. Otomatis, pencairan anggaran kementerian/lembaga mengalami penundaan. Kementerian/Lembaga tidak bisa mencairkan anggaran tanpa persetujuan dan lampu hijau dari menteri keuangan selaku bendahara negara.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika membenarkan itu. Namun, kata dia, hal itu tidak terlalu berpengaruh besar.

"Ya memang ada sedikit (penundaan). Tapi tidak besar dampaknya karena kementerian masih bisa jalan dengan program yang sebelumnya sudah dicairkan anggarannya sebelum pergantian (kabinet)," ujar Erani kepada merdeka.com, Kamis (23/10).

Dia juga meyakini, kekosongan kursi bendahara negara tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja penyerapan anggaran secara keseluruhan. Sebab, kekosongan ini bersifat sementara. "Kecuali kalau molor terlalu lama, tapi sata rasa tidak akan seperti itu. Pengaruhnya kecil sekali," tegasnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menegaskan, masa transisi kabinet dan tidak adanya figur menteri saat ini tidak mengganggu pencairan anggaran negara. Meski tidak ada menteri keuangan, pencairan anggaran negara tetap dilakukan dan berjalan dengan normal.

"Pencairan anggaran tidak terganggu dengan penggantian menteri, karena sudah ada pagu anggaran, kegiatan dan penanggungjawabnya," ucap Askolani ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (23/10).

Askolani melanjutkan, tidak hanya pencairan anggaran, pengalokasian anggaran di setiap kementerian pun tidak masalah dan tidak harus menunggu menteri. Sebab, alokasi anggaran sudah diatur dalam pagu anggaran. Pencairan cukup diselesaikan oleh eselon I masing masing kementerian/lembaga.

"Semua berjalan normal saja karena diselesaikan cukup oleh eselon I masing-masing KL," tutupnya singkat.

Banyak PR, pemerintahan mandek

Ketua Apindo Sofjan Wanandi menyentil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jika terlalu lama mengumumkan struktur kabinetnya. Jokowi dinilai membiarkan pemerintahan mandek atau stagnan di tengah menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Kita merasa jangan terlalu lama karena pemerintahan terjadi stagnasi. Padahal banyak yang masih harus dikerjakan. Cepat sajalah, supaya bisa kerja," tegasnya.

Kementerian tak bisa ambil kebijakan strategis

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahaya jika jabatan menteri terlalu lama kosong. Pasalnya tidak ada yang bisa mengambil kebijakan dalam kementerian tersebut.

"Semua menteri berhenti sejak 20 Oktober 2014, tidak bisa yang ambil kebijakan sampai ada serah terima jabatan (menteri) karena Sekjen hanya bisa menangani operasional saja," kata Yusril di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (23/10).

Kosongnya kursi menteri tentu saja tidak bisa dipandang remeh. Sebab, kinerja kementerian tidak berjalan maksimal. Tidak ada kebijakan strategis yang bisa diambil. Termasuk kebijakan yang bersifat krusial. Untuk sementara, tongkat komando di masing-masing kementerian dipegang oleh sekretaris jenderal (sekjen). Sekjen tidak memiliki wewenang untuk itu.

"Kalau buat ambil kebijakan ya tidak bisa. Karena tidak ada yang berwenang, bahkan Sekjen," tegas salah satu staf kementerian yang tidak ingin disebutkan namanya.

Pasar gelisah dan khawatir

Postur kabinet pemerintahan periode 2014-2019 usungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga dibeberkan. Jokowi beralasan, dirinya ingin membentuk sebuah kabinet yang diisi oleh orang-orang berkompeten.

Namun, lambatnya pengumuman Kabinet ala Jokowi mendapatkan respon negatif dari kalangan pengusaha.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sarman Simanjorang mengungkapkan respon negatif pasar tersebut lantaran harapan palsu yang dilontarkan Jokowi kepada publik.

"Saya melihat sebenarnya kalau tidak ada statement Jokowi yang bilang segera, mungkin pasar bakal adem," ungkap Sarman di Hotel J.W Luwansa, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/10).

Ekonom Senior Bank Mandiri, Destry Damayanti mengakui, kondisi ini berdampak pada stabilitas pasar yang sejauh ini sudah positif. Dia mengaku, pasar dan pelaku ekonomi memiliki ekspektasi atau harapan yang terlalu berlebih pada figur Jokowi.

Dengan kosongnya kabinet selama tiga hari ini membuat ekspektasi pasar kembali menurun. "Market jadi mikir. Karena market sudah ekspektasi banget. Apalagi beliau kan bilang 'kerja, kerja, kerja'," tegas Destri.

Dia menduga, lamanya Jokowi memilih menteri karena masih mencari sosok profesional khususnya untuk menggawangi bidang ekonomi. Namun, tidak menutup kemungkinan, hal itu justru membuat pasar bergejolak. "Market jadi khawatir juga ya adanya ini," terangnya.