Merdeka.com - Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) dinilai belum maksimal. Survei Indo Barometer menyebutkan, jika hanya 57,5 persen publik yang puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Direktur Indo Barometer M Qodari menjelaskan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK ternyata masih di bawah 75 persen. Berdasarkan survei yang dilakukannya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 57,5 persen, sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja JK adalah 53,3 persen.

Survei dilakukan di 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik usia dewasa.

"Waktu pengumpulan data selama sepuluh hari mulai tanggal 15 sampai 25 maret 2015. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung," tuturnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono juga menilai kepercayaan masyarakat, terutama pelaku pasar, terhadap Presiden Joko Widodo mulai memudar. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh level terburuk sejak 1998. Tembus Rp 13.000 per USD.

"Confident terhadap pak Jokowi ini sudah menurun, sehingga orang memegang lebih banyak memegang dolar AS," ujarnya saat forum dialog terkait rupiah dan ketahanan politik di Jakarta.

Dia menyebut salah satu pemicu lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Yaitu, ketidaktegasan mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI.

Tony juga menilai sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah tidak bisa dengan cepat meredam penguatan dolar AS. Salah satu kebijakan yang disorot Tony adalah pembebasan visa turis berasal dari 30 negara.

"Kebijakan itu saya lihat engak cepat, ini jangka panjang efeknya. Rupiah pada tahun ini, sudah paling dalam pelemahannya dibandingkan mata uang lainnya," jelas dia.

Berikut merdeka.com mencoba merangkum apa saja kekecewaan masyarakat atas keputusan Jokowi. Selamat membaca.

Traktor ditarik kembali

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sering kali memberikan bantuan traktor pada petani saat melakukan kunjungan ke daerah. Jokowi memberikan traktor pada petani di antaranya di Lampung, Subang dan wilayah di Jawa Timur. Jokowi ingin dalam waktu dekat Indonesia bisa swasembada beras.Namun persoalan muncul di Ponorogo, Jawa Timur. Di sana petani protes karena tak dapat traktor. Petani harus gigit jari karena traktor tak jadi dibagikan sesuai dengan janji manis presiden.Jokowi berkunjung ke Ponorogo Jumat (6/3) dua pekan lalu waktu acara panen raya. Tak hanya panen raya, Jokowi juga membawa ratusan traktor untuk dibagikan ke petani saat panen raya di Kecamatan Jetis dan Pulung. Ratusan traktor sudah dipajang saat Jokowi datang.Usai kunjungan Jokowi, sebagian besar traktor yang dipajang di pinggir Jalan Raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo diangkut kembali truk tronton."Katanya akan dibagikan kepada desa-desa di Ponorogo, namun kenyataannya ditarik kembali. Padahal di Ponorogo ini ada 21 kecamatan di 279 desa dan 26 kelurahan. Kami juga tidak tahu alasan penarikan tersebut. Padahal kalau mendapatkan kami akan senang," kata Bairun Kepada Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada merdeka.com.Tak hanya petani, para politikus Senayan juga ikut menyentil Jokowi. Ketua Komisi VI DPR Hafidz Thohir menganggap perbuatan Presiden Jokowi membohongi publik. Dia juga meminta supaya DPR segera memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman buat memberikan klarifikasi."Ya, pembohongan publik itu. Harus dipanggil ke DPR (Menteri Amran Sulaiman)," kata Hafidz Thohir.

Mobnas dipilih dari asing

Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia tak cuma menghasilkan sejumlah kesepakatan di antara kedua pemimpin negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tandatangan nota kesepahaman antara perusahaan otomotif Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari, perusahaan milik mantan kepala BIN AM Hendropriyono. Kedua perusahaan akan membuat perusahaan joint venture dalam membuat mobil nasional di Indonesia.Namun, kritikan keras datang dari berbagai pihak menanggapi kerjasama ini. Mereka mempertanyakan mengapa Jokowi merestui kerjasama dengan Malaysia, bukan dengan negara otomotif yang lebih besar seperti Jepang, Korea, atau Amerika.Jokowi juga dituding melakukan aksi balas budi terhadap Hendropriyono karena telah mendukung dan menyukseskan dia selama ini hingga menjadi presiden.Satu lagi, Jokowi dinilai ingkar janji karena dulu pernah mengampanyekan Esemka sebagai calon mobil nasional. Seharusnya, proyek itu dilanjutkan, apalagi merupakan karya anak bangsa tanpa bekerjasama dengan pihak asing.Di media sosial, hashtag #tolakproton menjadi salah satu bentuk protes yang disuarakan netizen.

Perpres kenaikan DP mobil pejabat

Wakil ketua DPR, Agus Hermanto menyatakan kenaikan uang muka mobil pejabat negara belum terlalu penting untuk dilakukan. Dia menilai, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tersebut telah melukai masyarakat yang kini masih belum merasakan perubahan di era pemerintahan Jokowi."Kalau ini melukai masyarakat iya betul. Karena saat ini Pak Jokowi, persoalan di masyarakat belum tuntas. Banyak gejolak, di tengah kenaikan BBM, terus rupiah naik," kata Agus di Gedung DPR Senayan, Jakarta.Soal pernyataan Jokowi yang tidak mengetahui usulan tersebut dan menandatangani Perpers tanpa mengecek terlebih dahulu surat pengajuan, Aher mengatakan sebagai Presiden Jokowi berhak meninjau kembali dan bisa menarik putusan tersebut."Ini betul-betul tidak bisa care (perhatian). Ini kalau bisa ditinjau ulang keinginan pemerintah. Tapi, tentunya kami serahkan kembali karena ini kebijakan pemerintah, mau ditarik atau enggak perpres ini, itu hak Presiden" jelasnya.Wakil ketua umum Partai Demokrat ini menambahkan, sah-sah saja apabila pemerintah memberikan tunjangan kenaikan mobil tersebut karena tiap periode pasti ada perubahan anggaran. Namun, dia menyarankan hal itu sebaiknya ditunda hingga situasi ekonomi di negeri ini mulai membaik."Tahun 2004 naik jadi Rp 50 juta atau Rp 70 juta, harga mobil juga naik. Tahun 2009 naik menjadi Rp 116 juta bantuan uang mukanya. Tapi lihat situasinya apakah sudah pantas," pungkasnya.

Harga BBM naik

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar sebesar Rp 500 per liter di penghujung Maret 2015 semakin mencekik rakyat. Harga premium naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter. Sementara Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.Direktur Centre For Budget Analysis Ucok Skydafi melihat ada ulah mafia di balik kenaikan harga BBM. Sebab, kata dia, tidak ada dasar hukum menaikkan harga BBM."Ini harga mafia karena payung hukum tidak ada, kenaikan ini tidak ada izin DPR. Ini jadi semena-mena," kata Ucok di Jakarta, Sabtu (4/5).Ucok menegaskan, naiknya harga BBM membuat masyarakat semakin menderita. Dia tak segan menyindir Presiden Joko Widodo, terutama soal kartu sakti yang selalu dibanggakan."Ini bukan pusing saja kepala rakyat, tapi sudah pecah. Sekarang kita minta Jokowi keluarkan kartu rakyat atau kartu mampus?" terangnya.

Sebut mau tekan utang ternyata malah nambah

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan defisit dalam APBNP 2015 sebesar Rp 222,5 triliun atau sekitar 1,90 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK masih mengandalkan pinjaman atau utang.Kondisi ini bertolak belakang dengan janji Jokowi-JK di masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, di mana pasangan ini berjanji menyetop utang luar negeri. Namun kenyataannya, tahun ini pemerintah mencari utang Rp 280,9 triliun.Wakil Ketua I Banggar DPR Said Abdullah menuturkan, utang asing maupun dalam negeri masih menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran pemerintahan kabinet kerja Jokowi-JK. Pinjaman luar negeri (bruto) tahun ini Rp 48 triliun. Terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 7 triliun, pinjaman proyek Rp 41 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang luar negeri sebesar Rp 64 triliun dan penerusan pinjaman ke BUMN atau pemda Rp 4,4 triliun."Untuk pinjaman proyek pemerintah pusat Rp 36 triliun dan pinjaman kementerian negara/lembaga sebesar Rp 33 triliun," kata Said di Jakarta.Dari pinjaman proyek kepada kementerian negara/lembaga, Kementerian Pertahanan mendapat paling banyak. Kementerian yang dipimpin Ryamizar Ryacudu kecipratan anggaran dari utang sebesar Rp 13 triliun.Selain dari luar negeri, pemerintahan Jokowi-JK juga mencari utang dalam negeri yang tahun ini ditetapkan hanya sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini juga pemerintah membayar cicilan utang dalam negeri sebesar Rp 309,4 miliar.