Merdeka.com - Presiden Jokowi berharap pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia bisa membantu pembangunan infrastruktur. Pemda harus bisa mengundang investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

"Pertama misal pelabuhan dibangun, Pemda harus pandai memasarkan daerah. Caranya kalau kita ke investor sampaikan pelabuhan dalam proses dibangun. Di daerah kami menyiapkan daerah khusus," tutur Jokowi.

Namun sayangnya, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan saat ini masih terdapat daerah yang memiliki anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga 78 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini yang menjadi penyebab minimnya pembangunan di daerah.

"Perilaku belanja daerah 20 persen sudah dibelanjakan untuk pendidikan itu diatur dalam undang-undang. Sedangkan 10 persen untuk kesehatan maka sudah 30 persen. Kalau lihat porsi belanja pegawai rata-rata yang kami temukan masih terdapat kabupaten kota itu 50 persen sampai 78 persen untuk gaji pegawai," terang Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek.

Sentilan pemerintah pusat tidak hanya itu saja. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman meminta kepada seluruh jajarannya agar mengoptimalkan lahan tidur yang ada di Indonesia. Menteri Amran menyebut, setidaknya ada 4 juta hektar (ha) lahan yang masih belum tergarap atau lahan tidur. Jika ini dimanfaatkan dengan baik maka dapat menghasilkan pendapatan Rp 100-Rp 300 triliun.Mentan Amran menyentil Kepala Dinas ataupun Kepala Daerah yang tidak menggarap lahan tidur. Menurut Amran, jika ada lahan tidur berarti Kepala Dinas, Kepala Daerah, hingga perbankan pasti tertidur, karena tidak beraktivitas apapun. Tapi jika ini bisa dimanfaatkan, maka akan bertambah hasil keuntungannya."Saya contohkan di lahan tidur di tanami 4 juta ha jagung maka akan ada 40 juta ton. Jika 3 kali panen maka hasilnya sama dengan Rp 120 triliun. Artinya, melalui lahan tidur kita bisa tambah produksi hingga Rp 300 triliun," tuturnya.

Menko Rizal Ramli

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan salah satu hambatan terealisasinya program 35.000 megawatt (MW) adalah pembebasan lahan di sejumlah daerah. Dia meminta agar pemerintah daerah (pemda) membantu membebaskan lahan agar program tersebut bisa tercapai."Dalam banyak kasus pemda diam saja. Pasif saja. Padahal pemda selalu teriak kita perlu listrik dan kota kurang listrik namun pemda tidak berbuat sesuatu untuk sediakan tanah," kata Menko Rizal di gedung Badan Pengawas Keuangan (BPK), Jakarta.Dia menambahkan, dalam kajiannya, hambatan lain proyek ini ialah ketidakseriusan investor dalam merealisasikan pembangunan. "Memang kita kurang ketat dalam seleksi investor itu. Pembebasan lahan, kan sudah dibuat sederhana begitu pembayaran mereka tidak ada, mereka minta negara beli dulu," tuturnya."Nah sekarang presiden sudah putuskan ya sudah negara yang bebaskan dulu. Namun kita minta pemda untuk percepat proses ini," imbuhnya.

BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melihat ada pemerintah daerah masih menolak pembangunan kawasan industri. Ini dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah pusat menggenjot investasi di dalam negeri."Jadi kami lihat keseriusan pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten-Kota, karena sampai sekarang itu masih ada usulan dari gubernur, tapi tidak didukung bupatinya, begitu juga sebaliknya," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea, di Kantornya.Selain kemudahan membuka usaha, menurut Tamba, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk merealisasikan target investasi.

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, meminta jajaran pemerintah daerah untuk memangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah serta dalam rangka memacu reformasi birokrasi."Lakukan evaluasi dan pangkas organisasi yang gemuk. Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight. Untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar silakan bentuk organisasinya sesuai kebutuhan, tapi untuk urusan pilihan benar-benar harus selektif," ujar Yuddy seperti dikutip dari laman kementerian di Jakarta.Dicontohkan, untuk pemerintah kota atau pemerintah daerah yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk dinas kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diintegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," ungkapnya.

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak membuat aturan yang menghambat pembangunan dan masuknya investasi. Selain itu, aturan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) juga jangan sampai berbenturan dengan Paket Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat."Paket paket yang kita keluarkan ditindaklanjuti di daerah dalam pelaksanaan dan implementasi. Baik Perda dan jangan memproduksi Perda yang menghambat aturan kita sendiri," ucap Jokowi menutup acara Indonesia Investment Week yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, di JIExpo Kemayoran.Jokowi menargetkan pada Juli nanti akan menghapus 3.000 aturan sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan cepat. Jokowi juga mengingatkan agar Pemda membuat aturan yang mempercepat pembangunan dan bukan sebaliknya."Yang kita butuhkan kualitas, Perda itu bukan kuantitas. Sebab jika kita tidak mampu perbaiki diri maka kompetisi akan menggilas kita. Kita harus memenangkan persaingan dan kompetisi ini. Kita ingin bangsa kita jadi bangsa pemenang," tegas Jokowi.