5 Jurus jitu tangkal travel umroh abal-abal versi Kemenag

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak masyarakat mewaspadai tawaran umroh murah yang dilakukan oleh agen perjalanan. Imbauan ini diberikan melalui sosialisasi waspada investasi ilegal.

"Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tidak percaya begitu saja kepada biro umroh," kata Kepala OJK Solo, Laksono Dwionggo, seperti dikutip dari Antara di sela kegiatan sosialisasi di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jumat (29/9).

"Sekarang kan biro umroh yang sedang banyak dibicarakan, seperti salah satunya First Travel. Dalam hal ini kami juga melibatkan Kementerian Agama sebagai salah satu anggota satgas waspada investasi. Kami ingin masyarakat tahu mana biro umroh yang terdaftar dan mana yang tidak terdaftar, kemudian risiko apa saja yang dihadapi jika tidak waspada dalam memilih biro umroh," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Surakarta Rosyidi Ali Safitri mengatakan terkait biro umroh abal-abal tersebut, masyarakat harus meningkatkan keyakinan dan kepercayaan terhadap lembaga institusi yang ada.

"Harus yakin bahwa pemerintah memberikan informasi itu berarti sudah punya gambaran bagaimana masyarakat dibawa sebaik-baiknya. Tetapi sebagian masyarakat sekarang kan lebih percaya terhadap perseorangan daripada kepada lembaga pemerintah," katanya.

Dia mengatakan perjalanan umroh bukan seperti melakukan perjalanan ke Jakarta atau Surabaya. Menurut dia, administrasi yang harus dilengkapi sebelum melakukan perjalanan umroh harus diperhatikan oleh jamaah.

"Paling tidak masyarakat harus memilih biro terpercaya, biro ini harus punya pengalaman di negara yang dituju, punya perwakilan di sana dan komunikasi dengan perwakilan yang ada di sana," katanya.

Dia mengatakan paling tidak ada lima hal yang harus dipastikan oleh masyarakat saat memilih biro, di antaranya izin yang dikantongi oleh biro umroh tersebut dan pastikan harga yang diberikan. Menurut dia, jika harga di bawah Rp 20 juta maka masyarakat harus waspada karena artinya mendekati kebohongan.

"Selain itu, kalau sudah terdaftar dengan harga standar, maka tiket perjalanan harus dipastikan. Berangkat dan pulang tanggal berapa harus sudah ada di tiket tersebut. Kalau tiket tidak menunjukkan jadwal pasti, jangan bayar dulu ke biro tersebut," katanya.

Selanjutnya, yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah adanya kepastian visa. Menurut dia, visa akan keluar paling lama 2-3 hari sebelum keberangkatan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar memastikan tempat tinggal selama di Mekah, fasilitas makan, dan bagaimana transportasi selama ada di sana.

"Memang sebagian ada yang sungkan menanyakan itu, tetapi harus tetap ditanyakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.