Merdeka.com - Dunia internasional saat ini tengah menyoroti kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) di sebuah tempat terpencil bernama Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Di wilayah itu, terjadi perbudakan terhadap ABK asal Myanmar yang diduga dilakukan oleh pemilik kapal eks asing milik Thailand dan beroperasi di Indonesia. Kapal itu dimiliki PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

PBR mengolah ikan-ikan hasil tangkapannya di tengah laut dan disinyalir dilakukan secara ilegal. Produk ikan olahan itu kemudian didistribusikan ke sejumlah supermarket di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk membentuk tim khusus guna menangani illegal fishing. Khususnya illegal fishing di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Jokowi juga meminta kasus perbudakan yang dialami WN Myanmar dituntaskan.

Susi menegaskan, kasus Benjina tidak hanya menjadi isu nasional. Tetapi dunia internasional juga telah menyorotinya. Menurut Susi, Presiden Jokowi memerintahkan praktik perbudakan di kapal Benjina itu segera diselesaikan. Sebab, tak sedikit warga negara Indonesia yang menjadi ABK di kapal asing juga diperlakukan tidak layak.

"Apalagi isu ini sudah menjadi sorotan internasional dan kita sudah ratifikasi ILO," tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, pemerintah menemukan sejumlah fakta mencengangkan pada kasus perbudakan ABK di Benjina. Apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Pejabat pemerintahan diindikasi terlibat pungli

Pemerintah menduga ada pungutan liar dilakukan oknum pejabat agar perbudakan anak buah kapal di Benjina, Maluku, lestari. Untuk itu, Satuan Petugas (satgas) pengamanan laut sudah dibentuk bakal melakukan penyelidikan dan jika terbukti sanksi sudah menanti."Mungkin mereka minta jasa untuk mengamankan. Mungkin ada tapi nanti akan ada tindakannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.Tedjo menegaskan PT Pusaka Benjina Resources harus bertanggungjawab atas perbudakan dilakukan. Kata Tedjo, pemerintah tak segan untuk menghentikan operasional PBR. Selain itu, ABK korban perbudakan bakal dipulangkan ke negara asalnya.

Penyiksaan bak zaman penjajahan

Kasus dugaan perbudakan di Kapal Pusaka Benjina Resource (PBR), Benjina, Maluku menemukan berbagai temuan baru yang mencengangkan. Nasib para anak buah kapal (ABK) hingga dibawa ke Benjina diduga sebagai korban perdagangan manusia (human trafficking).Direktur Jendral Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin menuturkan, berdasarkan hasil temuan di lapangan, menunjukan adanya sejumlah bukti yang mengarah adanya kasus penjualan manusia.Hasil temuan lain, Asep mengungkapkan para korban juga mengalami penganiayaan dalam bekerja. Biasanya mereka dipukuli bila terlihat lelah atau ketiduran di saat kerja. Padahal, gaji yang diperoleh para ABK tidak sebanding dengan kinerjanya.Cara keji lainnya, para budak juga dilarang sakit. "Kalau sakit mereka disetrum," tegasnya.

Produk Indonesia terancam boikot negara dunia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram dengan tudingan yang dilayangkan pemerintah Thailand terkait perbudakan di kapal milik Pusaka Benjina Resource, Benjina, Kepulauan Maluku. Menurut dia, tudingan tersebut dapat berdampak buruk untuk industri olahan laut dari Indonesia."Surat kabar di Amerika Serikat (AS), New York Post telah membuat artikel yang menyebutkan seafood yang dikonsumsinya berasal dari tangan perbudakan. Nanti yang ada produk Indonesia bisa diboikot dunia," ujar Susi.Susi mengatakan Amerika Serikat dan Eropa mengancam bakal memboikot hasil laut Indonesia. Ini lantaran ada perusahaan perikanan di Tanah Air terlibat dalam perbudakan anak buah kapal di Pulau Benjina, perairan Aru, Maluku.Susi menegaskan, PT Pusaka Benjina Resources (PBR) memang merupakan perusahaan Indonesia. Namun, perusahaan tersebut mengoperasikan kapal-kapal milik Thailand."Jangan terkesan Indonesia membuat perbudakan, benar memang perusahaannya Indonesia tapi kapalnya itu pengoperasian kapal asing," kata dia.

Laut jadi jalur kriminalitas

Aksi kejahatan dan tindak kriminalitas banyak dilakukan melalui laut atau istilahnya ocean crime. Tidak hanya pencurian ikan, tapi juga perdagangan manusia dan narkoba.Ini menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan, Keamanan internasional melakukan investigasi khusus untuk menelusuri dan mengantisipasi aksi kriminalitas melalui laut.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku khawatir dengan pelbagai aksi kriminalitas yang sangat mungkin dilakukan di perairan Indonesia. "Ocean crime merupakan vehicle untuk human trafficking dari internasional news, Jadi bahan investigasi internasional," kata Susi di Jakarta.

Korban perbudakan terkena HIV-AIDS

Temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap para korban perbudakan di Kapal Pusaka Benjina Resources makin mencengangkan."Dinas kesehatan, bilang 4 orang yang diperiksa, 1 orang kena HIV AIDS," kata Direktur Jendral Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin di Jakarta.Menurut Asep, temuan lainnya, bagi budak berasal dari luar Thailand mendapat perilaku lebih parah. Terutama dari segi pembayaran gaji yang sangat diskriminatif.Selain itu, lanjut dia, pihaknya belum melakukan verifikasi lebih jauh terkait adanya temuan kuburan masal di Benjima. Diduga itu adalah kuburan korban perbudakan. "Kuburan masal belum diperdalam (investigasinya)," ujarnya.