5 Cerita ngototnya Menteri Jonan

Merdeka.com - Sudah sekitar tiga bulan Ignasius Jonan menjalankan perannya sebagai Menteri Perhubungan di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Selama lebih kurang 100 hari memimpin Kementerian Perhubungan, Jonan tercatat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membenahi sektor transportasi.

Jonan dikenal cukup tegas. Meski baru menjabat sebagai menteri dalam hitungan bulan, Jonan sudah melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan kementeriannya. Dia tak segan menegur bahkan memarahi jika kinerja anak buahnya buruk atau pelaku bisnis sektor transportasi tidak mentaati aturan yang ada.

Dalam beberapa kesempatan, mantan Dirut PT KAI ini juga memperlihatkan sikapnya yang cukup ngotot mempertahankan argumen, pendapat serta kebijakan yang diambilnya. Merdeka.com mencatat cerita ngototnya Jonan sepanjang 3 bulan menjadi menteri. Berikut paparannya.

Haramkan APBN biaya kereta cepat

Keinginan Indonesia memiliki kereta cepat hanya sebatas mimpi. Sebab, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menutup pintu rapat-rapat pengerjaan proyek ini menggunakan uang negara. Sejak masih menjabat sebagai Dirut PT KAI, Jonan sudah lantang menyuarakan soal penolakan kereta cepat.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Jonan kembali menegaskan sikap pemerintahan Jokowi- JK untuk tidak membangun jalur kereta api cepat dari Jakarta-Surabaya. Alasannya, dana pembangunan dari APBN akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api di luar Jawa.

"Dalam lima tahun ke depan, APBN kita sudah tidak akan bangun lagi kereta cepat di Jawa," ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (21/1).

Jonan menegaskan, pemerintahan Jokowi- JK tidak akan melakukan pinjaman luar negeri untuk mewujudkan proyek kereta cepat. Namun, dia tidak menutup pintu jika ada pihak swasta yang berniat merealisasikan proyek ini.

"Kecuali swasta mau bangun jkt-surabaya high speed train. Saya yakin harga tiket USD 100-150 lebih mahal dari tiket Garuda ekonomi kalau tanpa subsidi," pungkas dia.

Hentikan proyek dibiayai utang luar negeri

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh tambahan alokasi anggaran Rp 20,96 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Dengan tambahan itu, total alokasi anggaran Kemenhub mencapai Rp 64,95 triliun.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku bakal lebih selektif dalam pengelolaan anggaran di Kementeriannya. Bahkan, Jonan berencana menghentikan program atau proyek transportasi baru yang dibiayai dari utang.

"Kita kurangi pinjaman luar negeri. Dan kami akan menghapus anggaran yang tidak mampu meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan transportasi," ujarnya di Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (28/1).

Jonan berpandangan proyek transportasi baru yang dibiayai dari utang luar negeri hanya akan membebani negara.

"Kita batalkan karena bebani keuangan negara. Kami tidak ambil pinjaman luar negeri yang akan atau belum ditandatangani kecuali yang berjalan," jelas dia.

Standar keselamatan penerbangan

Pada Desember 2014, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menargetkan menaikkan level keselamatan dalam kurun waktu tiga bulan. Salah satu caranya dengan mengumumkan ke publik level keselamatan masing-masing maskapai. Dengan begitu, maskapai akan terpacu menaikkan standar keselamatan.

Mulai bulan depan atau Februari 2014, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengumumkan rating keselamatan maskapai penerbangan nasional. "Bulan depan, kami umumkan level keselamatan airlines," ujarnya di Jakarta, Selasa (27/1).

Jonan menuturkan, regulasi ini pernah diterapkan di Indonesia namun mendapatkan celotehan dari banyak pihak. Meski nantinya bakal mendapat pertentangan, dia tetap menerapkan regulasi itu. Bahkan, kata dia, tiap tiga bulan akan diumumkan rating keselamatan.

"Pengumuman tiga bulan rating keselamatan, saya maunya ada rating, banyak protesnya, tapi saya tetap lakukan karena sudah sesuai arahan presiden kalau maskapai penerbangan harus dibenahi. Nanti tiga bulan sekali akan diumumkan," ucapnya.

Pengumuman rating keselamatan maskapai dilakukan untuk mendorong keterbukaan atau transparansi. Selama ini pemerintah tidak pernah memaparkan hasil audit kepada publik.

Ke depannya, maskapai nasional bermasalah dalam keselamatan penerbangan, bakal diumumkan ke publik.

"Safety tidak pilih-pilih, mau punya negara atau bukan, saya akan umumkan," jelas dia.

"Industri tidak boleh tertutup. Industri harus transparan. Karena ada pertanggungjawaban ke publik yang besar," tambahnya.

Pilot wajib briefing

Kementerian Perhubungan mendesak seluruh maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan briefing antara pilot dan Flight Operation Officer (FOO) sebelum lepas landas.

Instruksi ini muncul setelah inspeksi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantor operasional AirAsia menemukan fakta bahwa maskapai tersebut tidak selalu melakukan briefing sebelum penerbangan. Padahal itu merupakan aturan standar di dunia penerbangan.

Saat sidak, Jonan bertanya pada seorang pilot senior AirAsia, "Anda lebih suka dibrief secara langsung oleh FOO atau membaca sendiri?"

"Kami lebih suka dibrief langsung Pak," jawab pilot tersebut.

Mendengar jawaban pilot itu, Jonan langsung meminta AirAsia untuk melaksanakan briefing langsung kepada pilot yang akan terbang. Termasuk pemberitahuan soal kondisi cuaca.

"Kalau ada aturan Anda harus patuh, jangan coba-coba melawan. Bisa saya cabut izin Anda." kata Jonan.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa menegaskan, pihaknya segera mengeluarkan surat edaran perihal kewajiban maskapai melakukan briefing. "Kemenhub akan segera mengeluarkan surat edaran yang lebih jelas soal ini termasuk bagaimana penyediaan ruang briefing FOO ini," kata Hadi di Jakarta, Jumat (2/1).

Dari hasil sidak Menteri Jonan, ditemukan ruangan maskapai untuk melakukan briefing, sangat kecil. Hanya berukuran 3x3 meter. Hadi menilai, dengan terbatasnya luas ruangan, briefing menjadi tidak intensif.

Hadi menyebut waktu yang baik untuk melakukan briefing minimal 20 menit. "Berapa lama briefing, lazimnya 10-20 menit sebelum terbang," ungkapnya.

Dalam diskusi pilot dan FOO itu, biasanya membahas perihal manifest, bahan bakar dan termasuk kondisi cuaca dari bandara keberangkatan, di perjalanan, maupun bandara yang akan dituju. Meski tergolong cara tradisional, namun briefing langsung dengan tatap muka lebih menjamin keamanan dalam penerbangan.

Satukan airport tax ke dalam tiket

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bakal memaksa seluruh maskapai penerbangan tak lagi memisahkan Passenger Service Charge (PSC) atau lebih dikenal airport tax dengan harga tiket. Ini agar kemudahan pelayanan tak kalah dengan kereta api.

"Maskapai penerbangan harus mau, kami akan paksa. Harus dijadikan satu masa kalah sama Kereta Rel Listrik (dalam hal permudah pelayanan)," ujarnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (5/11).

Diakui Jonan, penyatuan tersebut bakal membuat harga tiket menjadi lebih mahal. Namun, itu bakal berdampak terhadap efektivitas pelayanan.

"Itu satu paket harus kembali. beli karcis jadi tidak dipisah-pisah begitu," jelas dia.

Per 1 Januari 2015 seluruh maskapai penerbangan nasional harus memulai menerapkan penggabungan passanger service charge (PSC) atau dikenal airport tax ke dalam harga tiket. 

"Paling lambat 1 Januari mendatang," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (13/11).

Aturan ini, menurutnya, bersifat mutlak di mana semua maskapai harus mematuhinya. "Mau gak mau harus mau," jelas dia.