5 Bukti Jokowi-JK dan para menterinya tak kompak

Merdeka.com - Kencangnya hembusan isu reshuffle Kabinet Kerja membuat para menteri justru makin sering berbeda pandangan. Beragam kritik menyertai perjalanan kabinet kerja.

Banyaknya kritik justru tidak membuat mereka kompak. Para menteri seolah tidak acuh, dan justru tetap berjalan di koridornya sendiri. Entah agar terlihat kerja atau mempunyai integritas tinggi.

Salah satu kritik datang dari lembaga swadaya masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Sekjen FITRA Yenny Sucipto menuding pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menjawab persoalan negeri baik dari sisi ekonomi maupun politik.

Akibat tidak kompaknya menteri dengan Jokowi-JK, masyarakat makin jadi jengah. Indikasi itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Poltracking.

Lembaga survei Poltracking menyatakan sebanyak 48,5 persen masyarakat tak puas terhadap performa pemerintahan Jokowi- JK. Itu lebih tinggi ketimbang publik merasa tak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, sebesar 44 persen.

Dari segi ekonomi justru lebih parah. Tingkat kekecewaan publik tertinggi terletak di bidang ekonomi, yaitu mencapai 52,2 persen. Pemicunya ketidakstabilan harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja.

Maka itu tidak heran banyak pandangan miring disematkan terhadap kinerja para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Isu perombakan kabinet justru makin menjadi-jadi.

Berikut bukti tidak kompaknya Jokowi-JK dan menteri ambil kebijakan ekonomi, Senin (18/5) :

Intervensi pemerintah batalkan kenaikan BBM

Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said soal pembatalan kenaikan harga Pertamax dan Solar nonsubsidi bertolak belakang dengan yang disampaikan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Sudirman membenarkan adanya intervensi pemerintah ke Pertamina untuk batalkan kenaikan harga BBM khusus tersebut.

Selain itu, kata Sudirman, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji pemisahan waktu pengumuman harga BBM subsidi dan BBM non subsidi. "Itu proses yang biasa saja, BBM non subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan subsidi yang dilakukan pemerintah. Kami ingin pisahkan BBM subsidi dan BBM non subsidi. Kemarin itu kecampur-campur, akhirnya confuse (bingung)," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (15/5).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tidak mengetahui secara pasti pembatalan kenaikan harga tersebut. Menurut dia, aksi korporasi tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan.Sofyan menegaskan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terkait penetapan harga BBM khusus tersebut. Hal tersebut lantaran merupakan kewenangan Pertamina. "Itu kan urusan Pertamina," kata Sofyan.

Kereta cepat

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan menyatakan pemerintah siap melelang proyek kereta cepat sekelas Shinkansen milik China. Namun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas justru punya pandangan berbeda.

Bappenas menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pembangunan kereta cepat. Alasannya, kereta cepat belum dibutuhkan masyarakat. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengakui, saat ini dua negara Asia yakni Jepang dan China sudah menyatakan minatnya berinvestasi dalam proyek tersebut.

Pemerintah seolah jual mahal dengan menyatakan tidak terlalu minat proyek kereta cepat dengan alasan masyarakat belum butuh."Kereta cepat itu kan inisiatif atau tawaran dari pihak investor. Kalau pemerintah butuhnya bukan kereta cepat. Tapi lebih butuh angkutan masal perkotaan. Yang kereta biasa," ujar Andrinof di kantornya, Jakarta, Senin (27/4).

Dari penuturannya, Jepang dan China sama-sama meminta pemerintah turun berperan dalam investasi proyek kereta cepat. Namun pemerintah menegaskan tidak akan melakukan investasi di proyek itu.

"Semua investor bangun apapun pasti maunya pemerintah ikut investasi. Nanti kita lihat dong apa untungnya untuk pemerintah," kata dia.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan segera melelang proyek kereta cepat sekelas 'Shinkansen' kepada investor swasta. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan.

"Jadi, nanti kalau sudah siap, akan kita lelangkan (investor) mana yang paling bagus, teknologinya, tingkat kecelakaannya, target masyarakatnya akan kita buat kriterianya," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko.

Impor beras

Beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menegaskan tidak akan membuka keran impor untuk mengatasi naiknya harga beras. Rahmat menilai, stok beras masih mencukupi kebutuhan dalam negeri.

"Tahun ini tidak impor. Stok bulog cukup," ujar Rahmat di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (22/2).

Rahmat enggan menjawab saat ditanya adanya perbedaan pendapat antara dirinya dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Di mana justru Sofyan menyebut kran importasi harus dibuka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Jangan ngadu (adu domba) saya dengan Menko," jawab Rahmat singkat.

Sofyan Djalil menegaskan keran impor beras untuk tahun ini perlu dibuka. Pasalnya, Sofjan menilai stok beras yang dimiliki bulog tidak mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.

Selain itu, importasi juga dibutuhkan untuk mengendalikan laju inflasi dalam negeri. "Kita harus menjaga inflasi agar tetap terkontrol. Karena beras merupakan salah satu komponen penting," ujar Sofyan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (20/2).

Bangun gedung

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pada menteri-menterinya, tidak ada pembangunan kantor pemerintah baru untuk beberapa tahun ke depan. Ini sebagai janji penghematan anggaran sekaligus reformasi birokrasi.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti justru mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru di lingkungan kementeriannya. Dari total anggaran yang diajukan dalam pagu anggaran RAPBN-P 2015 sebesar Rp 10,594 triliun, sebagian besar dana akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Mina Bahari 4 (GMB) yang saat ini sudah berlangsung.

"Untuk bangunan GMB 4 yang sudah dibangun," kata Susi saat rapat di Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut penjelasan Susi, selain pembangunan gedung, dana sebesar ini juga akan digunakan untuk pengawasan dan penguatan aparatur kementerian. Lalu, untuk merevitalisasi industri perikanan tangkap.

Dana itu juga akan digunakan untuk subsidi Solar sekitar Rp 3,8 triliun. Sisanya akan digunakan untuk memberikan sistem informasi nelayan pintar di 30 sentra perikanan serta mendorong konversi bahan bakar minyak ke gas.

Kenaikan BBM

Tidak kompaknya pemerintah sudah terasa sejak awal. Saat pertama kali pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Saat itu Presiden Jokowi mengelak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini. Jokowi malah bertanya balik dari mana kabar kenaikan harga BBM tersebut berasal.

"Kabarnya siapa? Belum diputuskan (harga BBM naik)," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Padahal, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengatakan pemerintah akan menaikkan BBM pada bulan ini. Saat ditanyakan pada Jokowi, keputusan harga BBM naik belum diputuskan. "Kabar-kabarnya. Belum," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan harga BBM akan naik November ini."Pokoknya bulan inilah," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres.

JK menambahkan, naiknya harga BMM setelah penyebaran kartu yang termasuk dalam program peningkatan kesejahteraan rakyat selesai terdistribusi dengan baik ke masyarakat