4 Prospek memburuknya ekonomi saat Jokowi-JK memimpin

Merdeka.com - Prospek perekonomian nasional di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dinilai akan lebih buruk dari kondisi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pelbagai tantangan datang dari dalam negeri maupun dari ekonomi global.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede menyampaikan. Pemerintah perlu mengambil kebijakan antisipatif yang terkoordinasi seperti transformasi struktural. "Kebijakan bauran semuanya antara kebijakan pendapatan, investasi dan lain-lain," kata Raden di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (17/10).

Gejolak pasar global akibat kondisi Amerika Serikat yang berencana menaikkan suku bunga The Fed, dan perbaikan kondisi ekonomi, serta gejolak harga minyak dunia akibat kondisi timur tengah yang memanas, serta kondisi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat menjadi tantangan kepemimpinan Jokowi-JK.

Tim Ekonomi kabinet mendatangpun punya pekerjaan besar. Lantas apa saja prosek pemburukan ekonomi era Jokowi-JK? berikut rangkumannya.

Inflasi melonjak

Pemerintah mendatang perlu melakukan antisipasi terhadap ancaman inflasi. Inflasi akan mencuat tinggi jika pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Meningkatnya harga-harga, selain karena BBM naik juga adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik yang sudah terjadi sejak pemerintahan SBY."Tidak bisa hanya dengan kebijakan moneter saja. Harus ada bauran moneter antara struktur, harga dan lain sebagainya. Harus ada antisipasi tekanan inflasi karena penyesuaian harga BBM atau listrik tahun ini atau tahun depan. Kita tunggu," tutupnya.PDI Perjuangan mencatat tiap kenaikan Rp 500 per liter BBM subsidi maka akan menambah orang miskin sebanyak 1.525.000 orang. Kondisi tersebut bakal berlipat jika kenaikan sebesar Rp 1.000 atau Rp 2.000 per liter

Defisit neraca perdagangan

Merujuk data dwi bulanan Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2014 Indonesia mengalami defisit perdagangan USD 318,1 juta. Dengan demikian, akumulasi defisit selama Januari-Agustus 2014 mencapai USD 1,4 miliar.

Tahun 2014, merupakan keempat kalinya Indonesia mengalami defisit . Defisit sebelumnya terjadi pada Januari, April, dan terakhir Juni. Anjloknya kinerja non-migas, diperparah borosnya kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

BPS mencatat dua bulan lalu defisit sektor migas mencapai USD 801 juta. Indonesia memang mengalami untung jualan gas USD 1,3 miliar. "Memang terutama karena impor minyak ya. Karena kebutuhannya di dalam negeri tinggi," kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Likuiditas ketat

Komite Ekonomi Nasional, memperingatkan pemerintahan Jokowi-JK  segera mengeluarkan kebijakan antisipatif akan pengurangan atau pengetatan likuiditas perbankan yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.

Wakil Ketua KEN, Raden Pardede menegaskan, harus ada protokol potensi bisnis yang harus dilakukan dengan tahap yang tepat.  Melambatnya perekonomian dunia, sudah terasa berdampak di Indonesia. Bahkan, pemerintah SBY telah mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi dari 5,6 persen menjadi 5,1 persen.

"Sekarang domestik mengalami twin defisit yaitu defisit APBN dan defisit neraca perdagangan di tengah perlambatan ekonomi. Biasanya defisit itu karena ekspansi ekonomi. Kali ini justru di tengah kontraksi ekonomi," tegasnya.

Ketimpangan kaya miskin gede

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahun mendatang, di samping penurunan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Jokowi-JK harus mengejar penurunan ketimpangan antara orang miskin dan kaya dari 0,41 persen menjadi 0,35 persen.

Dalam kurun 10 tahun terakhir, gini rasio BPS naik menjadi 0,41 persen dari sebelumnya sebesar 0,33 persen. Walaupun, angka ini masih kecil dibandingkan dengan China sebesar 0,5 persen dan Afrika Selatan sebesar 0,6 persen. Tetapi, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi nasional.

"Dampak ketimpangan banyak sekali, bukan hanya kelompok bawah merasa iri dan frustasi, tetapi kelompok atas juga akan merasa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak menguntungkan sama sekali," kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo.