4 Penyebab program satu juta rumah Jokowi tak tercapai setiap tahunnya

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki program untuk perumahan yaitu program satu juta rumah. Program tersebut dinilai menjadi salah satunya kunci mengurangi backlog perumahan yang mencapai 11,3 juta.

Program ini mengharuskan pemerintah dan swasta membangun setidaknya 1 juta rumah setiap tahun. Untuk mendukung program ini, pemerintah pun mempermudah perizinan pembangunan rumah murah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan seharusnya tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga, pemerintah akan melakukan penyederhanaan izin terkait pembangunan rumah untuk MBR.

"Verifikasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ada 33 izin yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan akan dipangkas menjadi 21 izin. Kita akan mendesain ulang perihal ini sehingga masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar dapat menikmati," ujar Darmin.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi pun membuat paket kebijakan ekonomi jilid XIII untuk memudahkan dan mempercepat izin pembangunan rumah murah. Darmin menegaskan paket kebijakan ini untuk mendukung pembangunan satu juta rumah yang merupakan program Presiden Jokowi. Adapun, pemerintah sepakat untuk mempercepat dan menghapus izin-izin pembangunan rumah murah dari semula 33 perizinan menjadi 11 perizinan.

"Dengan pengurangan perizinan dan tahapan serta percepatan waktu proses perizinan tersebut maka waktu pembangunan MBR selama ini yang rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari," ujar Darmin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8).

Selain itu, para pengembang juga bisa membangun hunian rumah murah dengan lahan minimal 5 hektar (ha). Menurutnya, saat ini terdapat 11,8 juta rumah tangga yang tak memiliki rumah. Sehingga, program satu juta rumah ini harus terwujud.

"Dengan pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, maka biaya untuk pengurusan perizinan akan menjadi 30 persen dari biaya saat ini atau turun sebesar 70 persen. Perhitungan biaya tersebut dilakukan bersama pengurus Real Estate Indonesia/REI," jelas Darmin.

Kendati demikian, target pembangunan satu juta rumah pun tetap tak terwujud. Beragam penyebabnya yang menjadi kambing hitam program ini. Berikut 4 penyebab program ini tak terwujud seperti dirangkum merdeka.com: