4 Pembelaan bos Yamaha dituduh jadi kartel motor matik

Merdeka.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menduga PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Motor Indonesia (YMI) melakukan praktik kecurangan dalam memonopoli pasar sepeda motor jenis Skuter Matik 110-125 cc. Dugaan ini semakin kuat setelah ditemukan adanya bukti dokumen melalui surat elektronik berisi tentang koordinasi harga.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menjelaskan, saat ini Yamaha dan Honda menguasai 97 persen pangsa pasar Indonesia. "Kita enggak melihat ke produsen lain. Kenapa? Karena penguasaan pasar itu dikuasai Yamaha 29 persen dan Honda 68 persen. Sehingga total penguasaan pasar itu bisa mencapai 97 persen. Sehingga, produsen lain hanya menguasai 3 persen pasar, persekongkolan jadi sulit ya," katanya.

Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pabrikan asal Jepang tersebut. Apabila, nanti di persidangan kedua perusahaan ini terbukti melakukan kecurangan, pabrikan sepeda motor tersebut akan dikenakan hukuman denda sebesar Rp 25 miliar.

"Denda maksimalnya segitu. Tapi semua diputuskan di persidangan," kata Syarkawi.

Harga sepeda motor matik yang dijual oleh pabrikan asal Jepang tersebut seharusnya berada di kisaran Rp 12 juta. "Karena ongkos produksi itu hanya Rp 7,5 sampai Rp 8,5 juta-an per unit, kemudian ditambah ongkos lain, kira-kira harganya sekitar Rp 12,6 juta per unit, tapi di pasaran dijual di atas 15 juta," ujar Syarkawi.

Namun, Wakil Presiden Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Betty membantah jika pihaknya bersama PT Astra Honda Motor (AHM) tidak melakukan kongkalikong terhadap harga sepeda motor matik. Dia berdalih, jika benar melakukan praktik kartel, maka kinerja perusahaannya tidak bakal turun dan tetap stabil.

"Ini Yamaha malah turun kan. Laba Yamaha juga sangat kecil," kata Dion.

Atas kasus ini, Bos induk Yamaha Jepang langsung terbang ke Indonesia. Dia langsung mengklarifikasi bisnis yang dilakukan Yamaha di seluruh dunia.

Berikut pembelaan bos Yamaha: