4 Kondisi memprihatinkan sektor energi nasional

Merdeka.com - Pembina Pengkajian Energi Universitas Indonesia (PEUI) Iwa Garniwa belum lama ini mengatakan rakyat harus mengetahui kondisi krisis energi di Indonesia. Masyarakat masih menganggap Indonesia sebagai negara kaya minyak.

"Mereka harus diberi edukasi. Cadangan energi minyak hanya 1,6 persen cadangan dunia. Artinya Indonesia tidak kaya akan energi fosil. Selama ini masyarakat merasa Indonesia negeri kaya minyak. Makanya mereka boros energi," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta.

Menurutnya, pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan penyelamatan energi. "Yang penting adalah konsistensi dan komitmen. Kebijakan yang dipaparkan harus dijalankan, bukan sekedar janji," jelas dia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi menyebut cadangan energi sebagai hal yang harus diprioritaskan pemerintah. Cadangan energi sama pentingnya dengan cadangan pangan.

Rinaldy memberi contoh Jepang yang saat ini mempunyai cadangan energi untuk 30 hari. Jika terjadi krisis, Jepang masih bisa bertahan untuk sebulan ke depan. Sedangkan Indonesia tidak mempunyai cadangan energi sama sekali.

"Kita sekarang ini masih mencari angka tepat menyimpan cadangan, kebutuhan kita menghadapi krisis. Kita meminta pemerintah menyiapkan cadangan energi. Negara lain yang punya potensi cadangan sudah melakukan dari dulu. Kita belum ada cadangan," ucap Rinaldy di Gedung DEN.

Amburadulnya pengelolaan energi di Indonesia telah berdampak luas. Apa saja akibat carut marut pengelolaan pada kondisi energi nasional? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya untuk pembaca.

Krisis listrik di depan mata

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan, pihaknya telah memetakan persoalan-persoalan ketenagalistrikan nasional. Ini penting dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadinya krisis listrik di dalam negeri."Saya tadi jam 13.00 WIB mengumpulkan semua tim ditjen kelistrikan dan PLN mengupdate situasi kelistrikan. Semakin nyata kalau tidak melakukan terobosan akan krisis listrik dalam 2 tahun (ke depan)," ujar Sudirman di Kantor Wapres.Mantan anggota harian Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim mengatakan krisis listrik ini berakar dari salahnya regulasi atau aturan di Indonesia. Regulasi mengharuskan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan efisiensi, namun, di sisi lain pendapatan PLN untuk membangun pembangkit baru juga sangat kecil."Margin yang diberi pemerintah tidak sesuai kebutuhan sesuai dengan proyeksi ekonomi. Padahal ekonomi tumbuh kebutuhan listrik juga tumbuh," ucap Herman yang juga mantan direktur PLN ini ketika ditemui di Jakarta, Selasa (8/7) malam.Dari penuturan Herman, PLN hingga saat ini hanya diberi margin penjualan listrik sebesar 8 persen. Padahal, yang dibutuhkan untuk bisa terus membangun pembangkit adalah 15 persen. Margin 8 persen disebut hanya cukup untuk operasional PLN keseharian.

Banyak permainan mafia migas

Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan sosok yang ingin menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) berkomitmen berantas mafia migas. Selain menteri ESDM, calon dirut Pertamina juga memiliki tugas yang sama."Menurut saya mafia migas hampir di semua titik ada dan itu yang akan menjadi target dari menteri ESDM yang akan datang, target direktur utama dan direksi Pertamina yang akan datang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta.Jokowi menginginkan para pemangku kepentingan sektor energi di pemerintahannya nanti bisa menekan biaya akibat ketidakefisienan operasional."Seluruh biaya-biaya yang ada yang menyebabkan tidak efisien itu bisa segera dihilangkan," jelas mantan Walikota Solo ini.

Cadangan minyak nasional tandas 11 tahun ke depan

PT Pertamina (Persero) menganggap pihak-pihak yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah mengesampingkan perhatian masyarakat atas krisis energi yang mengancam Indonesia. Padahal isu yang harus diperjuangkan bersama adalah memperbanyak sumber energi alternatif.Juru bicara Pertamina Ali Mundakir menyatakan Indonesia saat ini bukan lagi negara kaya minyak. jika konsumsi BBM stabil tumbuh 5 persen per tahun, maka tujuh tahun lagi, beban impor semakin besar."Kasihan masyarakat itu jangan dibuai lagi bahwa kita kaya minyak. Kita ini malah krisis. Dari hitungan kita, kalau konsumsi tumbuh 5 persen saja setiap tahun, pada 2020 kebutuhan BBM di kisaran 84 juta kiloliter, padahal kemampuan kilang kita cuma produksi 41 juta kl, kita ini krisis BBM, kita sudah bukan bonanza minyak, kita bukan Saudi lagi," ujarnya selepas diskusi migas di Balai Kartini, Jakarta.Kondisi itu diperparah dengan cadangan minyak Tanah Air saat ini yang hanya akan bertahan satu dekade lebih."Cadangan kita 3,7 miliar barel, habis 11 tahun lagi, kalau enggak ada penemuan (sumur) baru yang berarti," ungkap Ali.Dia menyoroti perlunya menghemat BBM dan sumber daya alam lain. Alasannya, negara maju seperti China dan Amerika saat ini juga menghemat cadangan energi potensial masing-masing karena potensi krisis di masa depan."Negara lain, mereka itu mengirit BBM-nya, buat disimpan. China itu rajin impor batu bara, apa dia enggak punya, punya, tapi disimpan. Sementara kita 20 tahun ke depan dapat apa, bisa-bisa kita habis semua," bebernya.

Intrik politik perkuat potensi krisis energi

Permasalahan energi Indonesia disebut banyak timbul akibat intrik politik. Salah satunya, defisit energi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai terjadi sejak era 2000."Politik perekonomian yang menyangkut minyak menjadi permainan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sejak awal tahun 2000 sudah defisit untuk BBM," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Didik J. Rachbini saat acara 'Polemik Sindo Trijaya, Siapa Peduli Energi' di Hotel Grand Sahid, Jakarta.Permasalahan ini bertambah berat lantaran cadangan minyak dalam negeri yang terus mengalami penurunan karena tidak ada tata kelola yang baik. "Sebetulnya sumber energi sebenarnya ada di mana-mana sayangnya tidak bisa dikelola dengan baik karena politik ekonomi yang salah," jelas dia.Menurut pengalamannya, ada dua kesalahan dalam kebijakan ekonomi selama satu dekade terakhir. Pertama, kebijakan politik yang tidak pro energi dan kedua, persoalan hukum."Saat saya masih duduk di komisi energi DPR, saya meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengubah sumber pasokan energi dari BBM ke batu bara namun itu ada mafianya yang menahan," ungkapnya.