4 Fakta Seru Seputar Isu Ekonomi Saat Debat Perdana Pilpres 2019

Merdeka.com - Debat pemilihan presiden (Pilpres) perdana dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan telah selesai dilaksanakan. Pro dan kontra pun menghiasi lini massa sesudahnya.

Seperti, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyoroti gagasan Prabowo Subianto terkait penegakan hukum dalam debat Pilpres perdana berlangsung semalam. Ace menilai gagasan Prabowo dalam penegakan hukum itu lebih berorientasi kepada uang.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari debat perdana Pilpres 2019. Menurutnya, Prabowo lebih banyak berbicara sesuai dengan substansi tema debat ketimbang Jokowi.

"Saya kira terkait dengan (tema) hukum, HAM, terorisme, dan korupsi, saya kira lebih banyak substansi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Sementara Paslon lain saya lihat bicara hal-hal yang tidak terlalu penting," ujar Fadli.

Ternyata, meski bertema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, kedua paslon juga menyinggung masalah lain. Seperti kondisi perekonomian negeri saat ini.

Pun, pembahasan tentang isu ekonomi ini nyatanya tak kalah seru. Sebab, sejumlah pernyataan menimbulkan perdebatan di masyarakat. Lalu apa saja, fakta seru dari isu ekonomi dalam debat tersebut, berikut rangkumannya.

Bahas Seleksi CPNS, Jokowi Curhat Soal Putrinya yang Tak Lolos Tes

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dengan sangat transparan. Selain itu standar dan dan prosedur yang ada sangat jelas dan sederhana. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi.

Mengenai masalah tranparansi, Jokowi mencontohkan mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijalani oleh putrinya. Beberapa waktu lalu putri dari Jokowi yaitu Kahiyang Ayu ikut dalam tes CPNS. Namun dalam tes tersebut Kahiyang tidak lolos.

"Itu sebagai contoh rekrutemen CPNS dilakukan sangat terbuka, semua bisa dicek. Snak saya tidak bisa diterima disitu karena emang tidak lulus," kata Jokowi.

Beda Pandangan Soal Besaran Gaji PNS

Prabowo menyinggung kondisi gaji aparatur sipil negara (ASN) yang rendah saat ini sehingga menyebabkan korupsi. Para birokrat pun terbuai melakukan tindak pidana karena khawatir mengenai tidak memiliki uang yang cukup di masa depannya."Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum," jelas Prabowo.Presiden Jokowi tidak setuju mengenai naiknya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia percaya gaji sudah cukup besar, dan terus memperbaiki sistem merupakan kunci yang diperlukan."Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting adalah perampingan birokrasi, ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, rekam jejak," ujar Jokowi.

Prabowo Sebut Tax Ratio Cuma 10 Persen

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat perdana calon presiden dan wakil presiden 2019 mengatakan tax ratio atau rasio pajak Indonesia di bawah 10 persen. Dia pun berjanji akan mendorong peningkatan tax ratio hingga 16 persen jika terpilih sebagai kepala negara."Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 persen bahkan lebih rendah. Kita kembalikan ke minimal 16 persen tax ratio berarti kita akan dapat mungkin minimal USD 60 miliar lebih," ujar Prabowo.Dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2018, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sekitar 92,4 persen dari target. Adanya pencapaian ini membuat rasio penerimaan pajak meningkat menjadi 11,5 persen dari sebelumnya 10,7 persen.

Prabowo Prihatin Gaji Sekelas Gubernur Cuma Rp 8 Juta

Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, menyinggung perilaku koruptif para abdi negara dalam debat pertama pilpres 2019. Dia mengatakan gaji gubernur yang hanya Rp 8 juta tidak realistis."Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," tegas Prabowo.Lalu benarkah gaji gubernur Rp 8 juta?Prabowo benar. Sebab, menurut Keputusan Presiden RI No. 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta.Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.