4 Alibi Kabinet Jokowi soal warga asing boleh jadi bos BUMN

Merdeka.com - Wacana yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno soal warga negara asing diperbolehkan mengisi kursi bos perusahaan BUMN melahirkan kontroversi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencibir wacana yang dilontarkan Rini.

"Kalau tidak ada lagi orang Indonesia yang pinter bisa jadi CEO, ya boleh dibilang silakan cari dari negara lain. Tapi saya sangat yakin masih banyak orang Indonesia yang bisa jadi CEO. Yang paling penting adalah jangan political appointed," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/12).

Dalam pandangannya, pernyataan Rini meremehkan kemampuan orang Indonesia. Seharusnya, kata dia, cara berpikirnya adalah mencari putra putri terbaik untuk mengisi jabatan bos-bos BUMN.

"Menurut saya agak meremehkan. Seolah orang Indonesia enggak ada yang sanggup dan pintar," tegasnya.

Wacana yang dilontarkan Menteri Rini justru disambut baik koleganya di Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. "Boleh (Direksi BUMN asing). Karena kita memerlukan ekspatriat di BUMN," ujar Sofyan.

Sofyan melihat peran warga asing di perusahaan BUMN tidak perlu diperdebatkan. Apalagi selama ini sudah ada WNA yang jadi petinggi di perusahaan pelat merah. "Sekarang ini di Pelindo, mereka tunjuk direktur teknik pengawasan itu dari asing. Nah hasil kerjanya luar biasa bagus, karena hasil disiplin. Nah itu orang kita perlu belajar banyak. Dan itu sementara," tuturnya.

Lantaran masih sebatas wacana, Sofyan mengaku belum bisa menjelaskan posisi di perusahaan BUMN yang nantinya bakal diperbolehkan diisi profesional asing. "Nanti kita akan lihat. Tapi yang paling penting beberapa keahlian," tuturnya

Merdeka.com mencatat pembelaan pemerintah soal wacana Menteri Rini persilakan warga negara asing jadi bos perusahaan BUMN. Berikut paparannya.

Warga asing kerja buat Indonesia

Kontroversi wacana perekrutan warga asing untuk mengisi kursi direksi perusahaan BUMN terus berlanjut. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah jika wacana itu disamakan dengan menggadaikan negara.

Menurutnya, pemerintah justru menjadi bos dari para pekerja asing. "Enggaklah (gadai negara). Itu kan eksekutif. Kita bayar. Jadi mereka yang bekerja pada kita," ujar Sofyan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Profesional di Indonesia langka

Menko Perekonomian Sofyan Djalil menilai perekrutan pekerja asing lantaran sumber daya manusia dalam negeri belum mumpuni.

"Yang paling penting mempunyai beberapa keahlian. Karena kita harus mempercepat SDM-nya. Profesional di Indonesia ini masih suatu yang langka," bebernya.

"Jika tidak ada di dalam negeri, kita hire dari internasional," ucapnya.

Jokowi tak masalah WNA jadi bos BUMN

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, koleganya di kabinet mendukung Menteri Rini. Bahkan, dia menyebut wacana itu disetujui Presiden Joko Widodo.

"Wacana itu, Presiden tidak keberatan," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Dia berharap, keterlibatan warga negara asing di perusahaan BUMN bisa memberikan nilai tambah yakni peningkatan kinerja pekerja lokal. "Kita harus mempercepat SDM-nya," tuturnya.

WNA untuk mendidik pekerja lokal

Pemerintah mengaku, tidak masalah jika kursi direksi perusahaan BUMN diisi warga negara asing. Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, perusahaan BUMN membutuhkan profesionalisme pekerja asing untuk ditularkan ke pekerja lokal.

"Kita memerlukan mendapatkan teknologi, kemampuan manajerial yang mendidik orang-orang kita. Cara paling cepat adalah seperti itu. Tapi bukan berarti besok kita langsung banyak asing di direksi BUMN," tegas Sofyan.