3 Tahun Jokowi-JK, kemudahan izin berusaha masih jadi PR pemerintah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK kemudahan perizinan berusaha di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah. Bahkan, pengurusan izin hal sepele pun harus berbelit-belit.

"Membuat penangkal petir, itu izin. Itu kan standar, setiap rumah harus ada itu atau juga untuk izin lift. Bagaimana ini semua," ujar Darmin di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).

Darmin mengatakan dalam mempermudah perizinan pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi mulai dari jilid I hingga jilid XV. Namun demikian, masih banyak yang harus terus dibenahi meskipun paket-paket kebijakan tersebut diterbitkan oleh pemerintah.

"Kita setelah menyadari dan menjalankan 15 paket masih banyak sekali yang harus dikerjakan dan dibenahi. Sehingga kita sampai pada kesimpulan kalau caranya diulang seperti dua tahun lalu kita enggan selesai pemerintahan ini. Kita harus rombak," jelasnya.

Darmin menambahkan ke depan pemerintah akan benar-benar menertibkan pengurusan perizinan baik di daerah maupun di pusat. Sehingga investor tidak perlu mengkhawatirkan sulitnya mengurus izin berusaha di Indonesia.

"Semua kementerian lembaga, Pemda itu diwajibkan membentuk satuan tugas. Mereka harus punya list izin-nya. Sudah selesai atau berproduksi belum, dari saya sudah diurus berapa yang sudah selesai dan belum. Mereka harus proaktif," tandasnya.