3 Tahun Jokowi-JK, biaya logistik masih mahal

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK akan memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober mendatang. Meskipun telah melewati setengah masa pemerintahan, namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti biaya logistik yang masih terbilang mahal.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap ke depan pemerintah dapat memotong setengah biaya logistik yang ada saat ini. Di mana, saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 14,1 persen.

"Memang tidak semua langsung bisa kayak Jepang tapi kalau bisa dipotong dari 14,1 persen jadi 8 persen ini kan bagus sekali," ujar Menko Luhut di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10).

Menko Luhut mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk memperkecil biaya logistik dengan menghilangkan double handling (penanganan ganda) di Pelabuhan. Nantinya, pemerintah akan melakukan koordinasi terkait pelabuhan-pelabuhan yang double handlingnya dapat dihilangkan.

"Misalnya pelabuhan, double handling kalau bisa dipotong saja. Tapi setiap pelabuhan itu enggak sama modelnya, setiap pelabuhan ini beda-beda modelnya, strukturnya beda. Tapi ini akan segera kita munculkan," jelasnya.

Menko Luhut yakin dengan memotong biaya logistik disparitas harga di berbagai wilayah pun dapat ditekan. Mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan tersebut, menargetkan sebesar 20 persen disparitas harga pangan dapat ditekan dengan menurunkan biaya logistik.

"Kalau angka kira kira 14 sampai 20 persen. Itu cukup bagus sih. Tapi kalau makin banyak lagi logistik base dan kapal makin baik, jadi bisa makin tinggi. Tapi kita juga enggak mau ini BUMN aja, kita mau swasta juga ikut," tandasnya.