2016, pemerintah setop utang untuk dana siaga dari pihak asing

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mengaku puas dengan pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 dan kemampuan menerbitkan surat utang guna mencari pembiayaan. Melihat capaian ini, pemerintah akan menghentikan pembuatan komitmen pinjaman siaga (stanby loan) dari beberapa kreditur untuk tahun depan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyebut, setiap tahunnya pemerintah rutin mengaktifkan pinjaman siaga yang diperoleh dari beberapa pihak. Seperti pada tahun lalu, pemerintah telah mengantongi komitmen pinjaman siaga sebesar USD 5 miliar.

"Dalam beberapa tahun, kita selalu punya standby loan aktif untuk menghadapi turbulensi. Dari USD 5 miliar pinjaman siaga yang aktif, kita tap in atau tarik pinjaman dari Bank Dunia USD 2 miliar dan ADB USD 500 juta karena bunganya lebih murah," ujar Robert di kantornya, Jakarta, Senin (4/1).

Sementara pinjaman dari pemerintah Australia sebesar USD 1 miliar dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) USD 1,5 miliar tidak ditarik karena dianggap sudah cukup dari dua lembaga internasional tersebut.

Hingga akhir 2015, seluruh komitmen pinjaman siaga tersebut masuk expiry date (kadaluarsa) dan pemerintah enggan mengaktifkan kembali karena beberapa alasan.

"Pemerintah Indonesia tidak ada niat sementara ini membuat atau memperpanjang pinjaman siaga baru lagi untuk berjaga-jaga karena baik dari segi penerimaan dan kredibilitas kita dalam mencari utang sudah bisa lebih independen," imbuhnya.

Dengan adanya penghentian komitmen tersebut, lanjut Robert, pemerintah yakin bisa menambah utangan dengan menerbitkan surat utang kapan saja mengingat data-data ekonomi makro Indonesia mengalami perbaikan dan masih dipandang bagus oleh investor.

"Volume penerimaan kita makin besar, rasio utang pemerintah terhadap PDB baru 27 persen, sistem lelang domestik dan penerbitan SUN valas reguler sudah dikenal dan dipercaya banyak investor. Jadi kami putuskan tidak buat stanby loan baru," jelas Robert.

Hal ini juga diperkuat dengan pengalaman pemerintah Indonesia untuk mencari dan menerbitkan surat utang saat terjadinya guncangan perekonomian hebat melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Kami sempat kesulitan menerbitkan surat utang valas, lelang surat utang. Tapi pemerintah cukup kredibel sehingga hal itu bisa teratasi. Penerimaan pajak ke depan yang diperkirakan lebih baik, tidak usah utang banyak-banyak walaupun kerjasama multilateral dan bilateral tetap ada," pungkasnya.