Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyayangkan minimnya pemerintah daerah yang menerbitkan surat berharga atau obligasi untuk anggaran pembangunannya. Padahal, pemerintah sudah mendorong pemda untuk menerbitkan obligasi sejak 15 tahun lalu.

Advisor Grup Dukungan Strategis Pengembangan Bisnis dan Industri Pasar Modal OJK, Djustini Septiana mengatakan, penggunaan skema penerbitan obligasi seharusnya dilakukan Pemda agar mendapat dana segar tanpa perlu menunggu dana transfer daerah.

"Sudah 15 tahun tapi sampai sekarang belum satu pun pecah telur," ujarnya dalam acara seminar di Surabaya, Kamis (24/11).

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mendasari keengganan Pemda untuk menjalankannya skema tersebut. Salah satunya perihal minimnya pemahaman akan skema penerbitan obligasi.

"Hampir semua Pemda tidak mengerti obligasi daerah. Padahal itu bisa digunakan sebagai opsi untuk Pemda mendapatkan permodalan selain dari dana transfer daerah," kata dia.

Tidak hanya itu, pemikiran bahwa penerbitan obligasi dianggap sebagai warisan buruk berupa utang dari pemimpin sebelumnya membuat Pemda enggan melakukan skema tersebut. "Padahal ini adalah utang Pemda bukan utang gubernur," kata dia.

Di tempat sama, Chief Economist Danareksa Research Institute, Kahlil Rowter menyebut penerbitan obligasi bisa dimanfaatkan sebagai dana segar yang bisa dipergunakan untuk pembiayaan infrastruktur di awal tahun mendatang. Sebab, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penurunan dana transfer daerah dari pemerintah yang pada akhirnya kerap menghambat pembiayaan infrastruktur di awal tahun.

"Tentunya ini perlu dilakukan untuk antisipasi dana transfer daerah dari Pempus yang kerap terhambat. Agar jadi dana segar untuk pembiayaan di awal tahun," tandasnya.