14 Prioritas pemerintah tahun 2013
Merdeka.com - Dalam pidato kenegaraan mengenai Nota Keuangan 2013 di Gedung DPR, PResiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa tahun ini visi pemerintah masih dalam koridor pro growth, pro job, dan pro environtment.
"Dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2013, sebagai pelaksanaan tahun ke empat dari RPJMN 2010-2014, pemerintah bersama-sama dengan DPR telah sepakat untuk menetapkan tema pembangunan nasional tahun 2013 yaitu 'Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat'," ujar dia, Kamis (16/8).
Tema pembangunan tersebut, lanjut SBY, menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian domestik untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Dengan tema tersebut, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang.
Ke sebelas prioritas nasional itu meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Sementara itu, 3 prioritas bidang mencakup: (1) prioritas bidang politik, hukum, dan keamanan, (2) prioritas bidang perekonomian, dan (3) prioritas bidang kesejahteraan rakyat.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terdapat empat aspek yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan.
Baca SelengkapnyaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaGanjar yakin pertumbuhan ekonomi akan didominasi oleh sektor UMKM.
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca Selengkapnya