Merdeka.com - PT Freeport Indonesia memberikan 10,64 persen sahamnya pada 14 Oktober 2015. Pemerintah mendapat prioritas pertama dalam divestasi saham tersebut.

"Setelah menerima penawaran itu pemerintah punya waktu 90 hari negosiasi dengan Freeport apakah harganya wajar atau tidak," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Bambang Gatot di Jakarta, Kamis (9/10).

Kementerian ESDM melakukan pertimbangan dan kajian pembelian divestasi saham ini. Nantinya, hasil kajian tersebut akan diberikan Kementerian Keuangan untuk diputuskan.

Apabila pemerintah tak mampu membeli saham itu, kata dia, maka divestasi Freeport akan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Opsi terakhir, divestasi saham tersebut ditawarkan kepada pengusaha swasta. Namun, penawaran ini tak memakai skema pelepasan saham di pasar modal Indonesia.

"Untuk saat ini memang melalui IPO belum ada dasar regulasinya, kecuali ada perubahan ketentuan divestasi," kata Bambang.

Untuk diketahui, pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, besaran divestasi Freeport sebesar 30 persen. Pasalnya dalam beleid itu disebutkan kegiatan pertambangan bawah tanah (underground) kewajiban divestasi sebesar 30 persen.

Masih dalam PP tersebut dikatakan Freeport harus melepas 20 persen sahamnya pada mulai Oktober ini.