Merdeka.com - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar mengatakan, hingga kini masih banyak temuan di lapangan mengenai perlakuan tidak adil yang diterima oleh Anak Buah Kapal (ABK). Setidaknya ada 11 permasalahan yang dirasakan oleh ABK Indonesia saat berlayar terutama di luar negeri.

"Hasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan ada 11 indikator kerja paksa pada sektor perikanan yang terjadi selama ini," ujar Zulficar melalui diskusi online, Jakarta, Rabu (10/6).

Adapun 11 permasalahan tersebut antara lain adanya tipu daya saat akan melakukan perjalanan berlayar baik dari perusahaan maupun saat kapal berlayar. Kedua, pembayaran gaji atau upah yang tidak jelas bentuknya. Kemudian pemanfaatan kerentanan pekerja itu sendiri.

"Lalu ada juga pembatasan ruang gerak, isolasi dari sekitar, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman. Kemudian penahanan dokumen, ikatan utang kadang kadang signifikan, kondisi kerja yang tidak layak serta jam kerja yang sangat panjang," jelasnya.

Fokus Hasil Tangkapan

Zulficar melanjutkan, selama ini berbagai pihak fokus kepada hasil tangkapan dan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan. Padahal sebenarnya, faktor paling penting dalam sektor perikanan tangkap adalah masalah ABK yang harus mendapat hak dan perlakuan yang baik.

"Selama ini cukup banyak orang bicara kapal perikanan, orang berfokus ke ikannya berapa banyak, berapa kapasitasnya, di mana ditangkap bagaimana alat tangkapnya. Kita kadang kadang lupa dan mengabaikan masalah ABK padahal ABK ini harusnya entry point pertama seluruh proses perikanan itu," paparnya.