Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berambisi membangun 40 bendungan selama lima tahun kepemimpinannya. Tahun depan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) menargetkan menggarap 13 bendungan.

Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono mengaku perlu arsitek andal dan memiliki kompetensi di bidang desain, pengawasan dan pelaksanaan. Pihaknya sudah menyiapkan tim pelaksana yang sebagian besar dari luar kementerian.

Tidak tanggung-tanggung, 100 orang arsitek akan keroyokan membangun bendungan ini. "Jadi minimal kita punya 100 orang dalam 2 bulan ini. Jadi untuk 13 bendungan pada 2015 itu sudah kita siapkan," kata Basuki di Jakarta, Kamis (26/2).

Dengan 100 arsitek, Menteri Basuki sesumbar banyak proyek bendungan yang akan selesai kurang dari tiga tahun. Namun, itu tergantung desain dan jumlah airnya.

"Tergantung, misalnya dengan tinggi dinding 15 meter dan kapasitas 500.000 meter kubik, itu paling cepat 3 tahun," terangnya.

Untuk diketahui, 13 bendungan itu adalah Bendungan Raknamo di Kupang, NTT; Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah; Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah; Bendngan Lolak di Bolaang Mgondow, Sulawesi Utara; Bendungan Passaloreng di Wajo, Sulawesi Selatan; Bendungan Kuereto di Aceh; Bendungan Tanju di Dompu, NTB; Bendungan Mila di Dompu, NTB; Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, NTB; Bendungan Kairan di Lebak Banten; Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan; Bendungan Rotikold di Belu, NTT; dan Bendungan Telagawaja di Karangasem, Bali.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan jumlah bendungan atau DAM di Indonesia saat ini lebih sedikit ketimbang di Malaysia. Padahal, untuk mewujudkan swasembada pangan dibutuhkan banyak bendungan untuk irigasi.

"Jumlah DAM di Malaysia saat ini jauh lebih banyak dari Indonesia, berarti saat ini kita enggak memperhatikan dengan baik," ujar Sofyan di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1).