Survei Sebut Rakyat Puas Kinerja Jokowi, Komentar Anak Bos Jalan Tol Curi Perhatian

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Survei terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dilakukan oleh Lembaga Survei Charta Politika Indonesia. Survei digelar Juli 2021.

Dalam survei tersebut, disebut banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi-Maruf. Menanggapi hasil survei tersebut, beragam komentar pun muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya yakni komentar anak bos jalan tol yang sukses mencuri perhatian.

Lantas bagaimana komentar anak bos jalan tol terhadap survei kinerja Jokowi-Maruf? Melansir dari berbagai sumber, Jumat (13/8), simak ulasan informasinya berikut ini.

Komentar Anak Bos Jalan Tol

Lembaga Survei Charta Politika Indonesia mengadakan survei terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Khususnya di masa pandemi Covid-19 yang mengguncang dunia dan Indonesia.

Pada survei terbaru, disebutkan banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi-Maruf. Melihat hal itu, beragam komentar pun muncul dari berbagai kalangan.

komentar anak bos jalan tol pada survei kinerja jokowi maruf

Ada satu sosok yang sukses mencuri perhatian masyarakat. Hal ini lantaran dia ikut menuliskan komentarnya dalam unggahan di akun Instagram fakta.indo.

Dia merupakan anak bos jalan tol Jusuf Hamka.

"Jadi 3 periode nih..?," tulis Feisal Hamka dalam unggahan akun Instagram fakta.indo.

Masyarakat Puas

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan banyak dari masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf. Melansir dari Antara, hal ini berdasarkan survei yang dilakukan di periode Juli 2021.Lebih lanjut, Yunarto memaparkan ada sebanyak 62,4 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang dilakukan pada 12-20 Juli 2021. vertikal jokowi maruf pidato visi indonesia

Diungkapkan sebanyak 1.200 sampel responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini juga menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (sampling multistage random sampling). Dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Yunarto menambahkan, tingkat kepuasan tertinggi bisa dilihat di beberapa wilayah. Mulai dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski beberapa periode mengalami penurunan, namun tingkat kepuasaan cenderung stabil. Apalagi jika dibandingkan dengan beberapa survei yang telah dilakukan sejak Februari 2020 lalu.

Angka Tidak Puas Naik

Meski masyarakat lebih banyak merasa puas, namun angka tidak puas juga mengalami peningkatan. Charta merilis, responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. angka kemiskinan di indonesia naik

Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen. Angka 34,1 persen itu naik sekitar 12,9 persen dari survei Maret 2021."Meskipun masih berada di atas 60%, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika rilis survei secara daring, Kamis (12/8).

Faktor Naiknya Angka Ketidakpuasan

Naiknya tingkat ketidakpuasan publik itu dipengaruhi beberapa indikator. Salah satunya penegakan hukum. Charta menemukan tren penilaian buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia berada di angka 47,3 persen. Naik sekitar 17,4 persen dibandingkan survei bulan Maret 2021. Sementara yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 3,3 persen.Sementara, publik yang memberi penilaian positif terhadap penegakan hukum berada di angka 49,5. Turun 6,9 persen dari 56,4 persen pada Maret 2021. ilustrasi korupsi

outreachmagazine.com

"Dilihat dari tren, penilaian buruk mengenai kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya," kata Yunarto.Charta juga menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia. Responden diminta pertanyaan 'Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, apakah sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk?'Hasilnya, 53.0 persen menyatakan buruk dan sangat buruk. Berbanding yang menyatakan baik 44,0 persen.

(mdk/tan)