Momen Wanita Asal Pelalawan Teriak-Teriak ke Jokowi Minta Bantuan Soal Tanah

Merdeka.com - Baru-baru ini seorang ibu asal Pelalawan mendadak menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dengan berani dan lantang ibu ini meneriakkan permasalahan yang terjadi di desanya pada Presiden Joko Widodo.

Aksi tersebut memang bertepatan dengan kunjungan presiden di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Jumat (21/2) lalu. Ibu ini mengutarakan masalah eksekusi lahan di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Bicara Lantang dan Berani

Berdiri di samping Presiden Indonesia, ibu ini tak sedikitpun merasa gentar menyampaikan permasalahannya. Bahkan, dengan menggunakan pengeras suara, ibu ini bicara dengan lantang.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

"Lahan kami sekarang sedang dieksekusi oleh DLHK Pak Jokowi," kata Ibu dengan suara berapi-api dikutip dari YouTube Kompastv.

Didengar Oleh Menteri dan Jajaran Pejabat tinggi

Sontak, keluhan yang disampaikan dapat didengar juga oleh seluruh peserta yang hadir. Baik itu masyarakat sekitar maupun menteri dan jajaran tinggi lainnya yang hadir di acara tersebut.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf KepresidenanMoeldoko,Gubernur RiauSyamsuarhingga Irjen Agung Setia Imam Effendi selaku Kapolda Riau turut hadir."Tolong kami Pak Jokowi. Alat berat milik PT NWR sekarang ada di lahan kami dan lahan kami dieksekusi," ungkapnya yang sukses membuat seluruh undangan tercengang.

Respon Cepat Presiden

Mendengar dan mengetahui persoalan warga setempat, Presiden Joko Widodo langsung merespon dengan cepat. Di saat itu juga, Jokowi meminta Gubernur Riau dan Kapolda Riau untuk mencari informasi guna menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak selesai, Jokowi mengatakan akan menurunkan tim dari pusat.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

"Pak Gubernur, Pak Kapolda tolong ini dicek ke lapangan. Kalau tidak selesai, saya akan turunkan tim dari Jakarta," respon Jokowi atas keluhan warga setempat.

Masalah yang Diangkat

Persoalan yang diangkat oleh si ibu di depan presiden bukan sembarang masalah. Persoalan tersebut bermula dari eksekusi lahan sawit milik petani dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3,323 hektar di Desa Gondai, Langgam, Pelalawan.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

Diketahui eksekusi tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Target eksekusi adalah hamparan sawit seluas 3,323 hektar. Kemudian putusan tersebut ditembuskan ke PT NWR.

Kebun Milik Petani

Siapa sangka, kebun yang dijadikan target eksekusi tersebut adalah milik kelompok petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti. Sistem kerjanya berupa pola plasma atau sederhananya yaitu mitra antara PT PSJ dengan ratusan petani.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

Saat eksekusi berjalan, sempat terjadi bentrokan yang tak terelakan di lokasi pada Selasa (4/2). Bentrokan tersebut terjadi di lahan milik warga yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Godai. "Iya benar ada bentrokan di lokasi. Ada tiga orang masyarakat terluka akibat lemparan batu," ujar Kuasa Hukum Koperasi Gondai Bersatu, Asep Ruhiat.

Eksekusi Dilakukan Oleh Elite

Perusahaan sawit itu sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahmakah Agung, atas putusan kasasi terkait eksekusi tersebut. Dalam PK disebutkan, jika upaya hukum itu dikabulkan maka Pemprov Riau wajib membayar kerugian Rp12,4 triliun.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

Eksekusi tersebut rupanya dilakukan oleh kejaksaan bersama pengamanan kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Riau dan PT Nusa Wana Raya.

Kronologi Bentrokan

Asep menyebutkan, dia mendapat informasi dari masyarakat, bahwa peristiwa itu terjadi saat sejumlah alat berat milik PT NWR mencoba menerobos masuk ke lahan sawit plasma milik masyarakat dengan dikawal aparat polisi.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

Sejumlah warga yang mengadang kemudian dilempari batu oleh pihak tak dikenal hingga melukai beberapa warga. Kerusuhan akhirnya tidak terelakkan di lokasi tanah yang telah ditanami tanaman sumber kehidupan masyarakat itu."Peristiwa ini sangat kita sayangkan, padahal kemarin baru saja legislator DPR RI Pak Arteria Dahlan datang ke lokasi untuk meminta dihentikan eksekusi oleh DLHK Riau dan PT NWR," kata Asep.

Belas Kasih Pemerintah

Kuasa Hukum Koperasi Gondai Bersatu, Asep Ruhiat juga menyebutkan para petani berharap belas kasih pemerintah. Sebab, hampir 700 petani akan kehilangan mata pencaharian mereka."Sebab, masing-masing kepala keluarga yang memiliki kebun sawit 2 hektare berpola plasma akan ditebangi dan diganti dengan akasia," ujar Asep.Asep mengaku menghormati keputusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 terhadap PT Peputra Supra Jaya, untuk dieksekusi oleh negara bersama PT NWR.

YouTube @KOMPASTV 2020 Merdeka.com

Namun dia juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.