Merdeka.com - Perlindungan data pribadi masyarakat tengah menjadi perbincangan hangat saat ini. Hal itu semakin menjadi kala isu kebocoran data registrasi kartu prabayar yang mengharuskan menggunakan KK dan NIK.

Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Damar Juniarto mengatakan, alangkah baiknya pemerintah juga segera merampungkan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi. Dengan diselesaikannya UU itu, maka ada jaminan keamanan privasi data warga negara.

"Prioritaskan keamanan privasi data warga daripada perang melawan hoax," katanya di kesempatan yang sama.

Menurut Damar, keamanan privasi data warga sudah sepantasnya dijaga oleh pemerintah. Jika hal ini tak dipedulikan, bisa berakibat ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah.

"Kepercayaan warga pada negara rusak karena kelalaian menjaga data pribadi warga," terangnya.

Terkait UU Perlindungan Data Pribadi, sepertinya belum bisa terealisasi menjadi prioritas pada 2018. Kemungkinan pembahasan baru bisa di tahun 2019. Hal ini karena tidak masuk dalam program legislatif nasional tahun 2018 di DPR RI.

"Draft RUU Perlindungan Data Pribadi sudah disampaikan ke Kemkumham. Tapi saat dibicarakan dengan parlemen tidak bisa jadi prioritas 2018. Karena masih banyak outstanding yang belum selesai dibahas," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

Dikatakannya, pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi sejatinya telah dibahas sejak dirinya mengomandoi Kemkominfo. Namun mengingat membutuhkan waktu lama dalam membuat UU, dirinya mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) tentang Perlindungan Data Pribadi untuk penyelenggara sistem elektronik.

"Akhir tahun 2016, tanpa UU kami keluarkan PM perlindungan data pribadi untuk penyelenggara sistem elektronik. Operator juga masuk PSE, jadi saya yakin tidak ada operator yang berani melanggar membocorkan data pelanggan. Mereka juga terapkan ISO 27000-1 untuk kelola data pelanggan," terangnya.