Transparansi tarif seluler bakal jadi masalah serius

Merdeka.com - Transparansi penarifan seluler bakal jadi masalah serius tahun ini, terutama akibat beragamnya sistem operasi (OS) pada smartphone.

Anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan transparansi tarif juga akan jadi makin rumit seiring dengan membanjirnya aplikasi asing atau lebih dikenal sebagai over the top (OTT).

"Masalah OTT ini bukan hanya menjadi isu di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia dan sudah menjelma jadi isu global," ungkapnya kepada merdeka.com, Minggu (5/1).

Untuk itu, tambahnya, masalah privacy dan perlindungan konsumen harus menjadi perhatian kita semua, bukan malah saling menuding lembaga atau instansi tertentu.

Lembaga atau instansi yang dimaksud Nonot adalah YLKI, DPR, LSM, operator dan BRTI malah saling tuding, bukannya malah bersatu membahas solusi yang terbaik.

Dia mencontohkan saat kasus sedot pulsa marak, banyak yang menuduh BRTI dapat sesuatu dari content provider atau operator karena dianggap cenderung membiarkan praktik tersebut.

Konten asing atau yang sering disebut over the top (OTT), menurut sejumlah asosiasi konten, menguasai lebih dari 80 persen aplikasi yang ada di ponsel. Bahkan bila dilihat dari sisi revenue, konten asing menguasai hampir 90 persen pasar di Indonesia.

Tentunya, angka tersebut tidak main-main, yang mana dari sisi pelanggan juga membutuhkan jaminan keamanan dalam bertransaksi dengan konten asing tersebut. Konten asing yang dimaksud sebut saja Facebook, Twitter, BB World, i-Tunes, Nokia Ovi Store, Instagram, Youtube dan masih banyak lagi.

Belum lagi aplikasi games yang kebanyakan dari luar negeri dan metode pembeliannya pun sangat bervariasi, mulai dari pemotongan pulsa, kartu kredit, hingga penggunaan uang digital. Sayangnya, Peraturan Menkominfo No 21/2013 tentang Konten Seluler dan FWA sama sekali tak menyentuh OTT.