Tim Panel Pertimbangan Pemblokiran situs negatif dibutuhkan segera!

Merdeka.com - Persoalan pemblokiran 19 situs media Islam yang ditengarai radikal, membuat pengamat IT, Heru Sutadi, ikut berpendapat.

Menurutnya, pemblokiran situs yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), sepatutnya tidak menimbulkan "perang otot". Pasalnya, kata dia, ini bisa diminimalisir jika Tim Panel Pertimbangan Pemblokiran situs segera rampung dibentuk.

"Terkait pemblokiran situs oleh kementerian Kominfo, seharusnya pro kontra tidak perlu terjadi jika Tim Panel Pertimbangan Pemblokiran situs/muatan negatif di internet segera dibentuk, dengan anggota dari berbagai lembaga dan juga tokoh-tokoh IT Indonesia," jelasnya dalam pesan singkat yang dikirimkannya ke Merdeka.com, (30/03).

Selain itu, lanjutnya, SOP pemblokiran juga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Soal kasus pemblokiran situs radikal, harusnya masyarakat mempertanyakan hal ini kepada BNPT, apakah situs-situs tersebut benar radikal, dan bagaimana mereka menentukan radikal atau tidaknya. Apakah pengelola situs sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Kalau saya lihat kemenkominfo hanya fasilitator saja," jelasnya.

Jika merujuk pada catatan dari BNPT, kriteria website radikalisme di antaranya ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama, takfiri (mengkafirkan orang lain), mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS, serta memaknai jihad secara terbatas.