Sofyan Djalil: Perlu secure government line untuk amankan pemerintah
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui jika sistem keamanan cyber dalam lembaga pemerintahan negeri ini masih tergolong rendah. Terutama, menurutnya, penggunaan email di lembaga pemerintahan.
"Kalau kami (Kemenko Perekonomian), gunakan Gmail yang komersial yang lebih aman dibanding email lembaga lainnya. Itu kan dijamin dari ancaman serangan," ujar Sofyan usai pembukaan Simposium Nasional Cybersecurity, di Hotel Borobudur, Rabu (03/06).
Sofyan pun mengusulkan agar semua lembaga pemerintah mulai menggunakan satu jaringan tunggal yang aman. Dengan menggunakan satu jaringan, menurutnya akan membuat komunikasi lembaga pemerintahan makin aman dari serangan cyber. Jaringan yang dimaksud yaitu berupa pemanfaatan frekuensi tertentu yang khusus bagi pemerintah.
"Selama ini, masing-masing lembaga pemerintah kan punya jaringan khusus yang dikelola mereka sendiri, untuk itu saya wacanakan secure goverment line. Cuma satu line kan lebih mudah dijamin keamanannya," kata dia.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaMencegah pencurian data pribadi dengan meningkatkan pengamanan mulai dari gadget sendiri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaUntuk itu, Pemprov Jateng akan memasang jaringan internet demi meningkatkan kesejahteraan warga.ernet
Baca SelengkapnyaBerikut adalah deretan teknologi terbaru yang cocok dibawa ke kampung halaman.
Baca SelengkapnyaJaringan backbone Gorontalo – Palu yang menghubungkan dua provinsi di Sulawesi ini mulai dibangun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca Selengkapnya