Merdeka.com - Smartphone kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tak sekadar untuk konsumsi semata, melainkan sebagai alat produksi dan enabler pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Hal ini pun selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi UI bersama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengenai dampak pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk smartphone.

"Smartphone adalah alat produksi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kualitas hidup, memberikan akses lebih mudah untuk informasi dan peluang-peluang bisnis," kata Ketua Umum Mastel, Kristiono.

Dipandang dari sudut kontribusi smartphone terhadap perekonomian makro negara, hasil kajian menyimpulkan bahwa setiap pengguna smartphone mampu memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 1.728.000.

Selanjutnya, kenaikan jumlah pengguna telepon selular sebesar 1 persen akan meningkatkan PDB sebesar 0,055 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika semua pengguna telpon selular memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 5,5 persen.

Nah, untuk itu, kajian pengenaan PPnBM pada smartphone yang sempat diajukan pemerintah baru-baru ini, dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap penurunan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,25 persen dan menimbulkan pengangguran baru, serta menurunkan potensi penerimaan pajak gabungan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan bahwa dirinya telah bicara dengan Badan Kebijakan Fiskal terkait hal itu. Dia juga masih berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terkait batas harga ponsel mewah yang kena PPnBM.

"Menkeu minta Rp 8 juta. Tapi, saya minta USD 1.000. Di sisi lain, salahnya di sektor TIK, belanja iklannya itu nomor dua. Jadi menunjukkan kalau dia kaya. Nah kalau kaya makanya bayar pajak. Karena hanya orang yang kaya yang bisa pasang iklan besar-besaran," kata pria yang akrab disapa Chief RA, kemarin saat ulang tahun Mastel.