Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Situs PLN dan KPK diduga jadi sasaran hacker Australia

Situs PLN dan KPK diduga jadi sasaran hacker Australia Hacker. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Perang cyber antara Indonesia lawan Australia makin memanas. Kedua pihak saling berusaha menjatuhkan lawan dengan melumpuhkan situs-situs penting di negara tersebut.

Dalam dunia hacking, bila mampu menerobos situs penting negara yang bersangkutan meski cuma sebentar merupakan kemenangan besar dan sebaliknya, berarti jatuh harga diri negara yang situsnya diretas.

Seperti halnya Australia, kejatuhan dua situs intelijen miliknya, yaitu http://asio.gov.au dan http://asis.gov.au merupakan pukulan besar. Meski kemudian hacker Australia melakukan serangan balasan ke situs Kemenkumham RI, namun balasan tersebut kurang setimpal dibandingkan dengan situs intelijen.

Namun demikian, serangan hacker Indonesia itu juga membuat khawatir sejumlah situs pemerintah di Tanah Air karena sebagian besar di antaranya kurang memperhatikan faktor keamanan.

Dari pemantauan, situs PLN dan KPK diketahui tengah diserang hacker Australia. Bahkan, situs KPK sempat sekarat dan PLN sempat mati total atau 404 Not Found berdasarkan statusnya di www.status.ws.

dan pln jadi target hacker australia

Belum terkonfirmasi apakah situs PLN diserang hacker Australia atau bukan, namun bila melihat kondisi yang ada, maka besar kemungkinan hacker dari Australia yang mencoba menyatroni situs penting Indonesia tersebut.

Meski saat ini kedua situs tersebut masih bisa dibuka, namun biasanya, serangan memang tidak secara serta merta melumpuhkan sebuah situs melainkan bertahap.

Pengamat internet Sylvia W. Sumarlin mengatakan pengertian cyber war sebenarnya adalah merupakan keputusan politik suatu negara, dalam hal ini diputuskan oleh Presiden.

"Sedangkan cyberwar yang sekarang terjadi dan kita alami adalah Cyber-retaliation/cyber-attack yang dilakukan oleh para spesialis atau yang menamakan dirinya pejuang-pejuang cyber dalam melakukan serangan ketahanan jaringan," katanya.

Saat ini, tambahnya, gerakan-gerkan seperti ini memang spontanitas dari komunitas yang merasa negara ini masih belum memiliki organisasi yang resmi tentang Pertahanan dan Ketahanan Cyber.

"Insiden ini merupakan eye-opener bagi pemangku kebijakan untuk segera membentuk unit dan aturannya," tegasnya

(mdk/dzm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan

Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan

PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

KSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
PPLN Kuala Lumpur Buka Suara soal Dugaan WNI Dipersulit Daftar DPT

PPLN Kuala Lumpur Buka Suara soal Dugaan WNI Dipersulit Daftar DPT

Jika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situs ppln.co.id.

Baca Selengkapnya
Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi

Gratis! Cara Mudah Ganti e-KTP Rusak atau Hilang, Sehari Jadi

Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya